dIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya tengah mempersiapkan langkah-langkah baru guna menghadapi arus urbanisasi yang biasanya meningkat tajam setelah libur Lebaran. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan kota. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, Pemkot Surabaya berencana menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pendatang tanpa pekerjaan.
Data Penduduk dan Kepadatan yang Meningkat
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Surabaya mencapai 3.008.860 jiwa hingga Semester I/2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 86 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan penduduk juga meningkat menjadi 8.995 jiwa per km². Kecamatan Bulak memiliki tingkat kepadatan tertinggi dengan 38.034 jiwa per km², sementara Kecamatan Tambaksari memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 226.452 orang.
Operasi Yustisi untuk Pengawasan Pendatang
Salah satu strategi utama yang akan diterapkan adalah operasi yustisi terhadap pendatang yang masuk ke Surabaya pasca-Lebaran. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya akan memantau secara ketat pergerakan penduduk musiman ini. Pendatang yang tidak memiliki pekerjaan jelas akan dipertimbangkan untuk tidak masuk ke kota. Tujuannya adalah untuk mencegah peningkatan masalah sosial seperti peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi peningkatan tindak kejahatan.
Peran Perangkat Daerah dalam Pengawasan
Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan melibatkan berbagai perangkat daerah hingga tingkat RT/RW untuk melakukan pengawasan terhadap arus pendatang. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan pendataan yang lebih akurat di lapangan. Bagi penduduk luar daerah yang tinggal indekos, mereka akan dicatat sebagai warga KTP musiman, bukan sebagai penduduk ber-KTP Surabaya.
Keterampilan dan Tujuan yang Jelas untuk Pendatang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya M Fikser menekankan bahwa Surabaya tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin mencari penghidupan. Namun, para pendatang diharapkan memiliki keterampilan dan tujuan yang jelas ketika datang ke kota tersebut. Operasi yustisi akan dilakukan seusai hari raya Idulfitri, melibatkan unsur pemerintah wilayah di tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Tanggapan dari Sosiolog
Sosiolog Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, memberikan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, pemerintah harus merubah paradigma atas fenomena migrasi penduduk desa ke kota. Migran sebaiknya dipandang sebagai korban, bukan sebagai terdakwa. Bagong menegaskan bahwa manusia dan sumber daya alam dari kawasan pedesaan merupakan penyangga penting bagi roda ekonomi-sosial di kawasan urban.
Kritik terhadap Kebijakan Elitis
Bagong juga menyoroti bahwa kota sering kali membangun dirinya hanya untuk kebutuhan kelas menengah ke atas, sehingga migran terpinggirkan dan tidak diakomodasi. Ia menegaskan bahwa kota dibangun untuk semua, bukan hanya untuk segelintir kalangan elit. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus mampu menjembatani kebutuhan antara penduduk asli dan pendatang.
Kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya untuk mengatasi urbanisasi pasca-Lebaran diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial dan keamanan kota. Namun, kritik dari sosiolog menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara pengendalian pendatang dan perlindungan hak-hak mereka. Kebijakan yang inklusif dan adil akan menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan kota yang berkelanjutan dan harmonis.***
