Surabaya Tertibkan Anggaran: Seluruh Mobil Operasional Bensin Dilelang, Alihkan ke Kendaraan Listrik dan Ajukan Subsidi Solar
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 15 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mempercepat transisi massal penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) untuk seluruh operasional birokrasi pemerintahan. Langkah ekstrem ini ditandai dengan diputuskannya kebijakan pelelangan massal terhadap seluruh armada roda empat dinas yang masih mengonsumsi bahan bakar bensin.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan strategis ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan langkah efisiensi mutlak untuk melepaskan ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari fluktuasi harga BBM non-subsidi yang terus merangkak naik.
“Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi pada Kamis (25/6/2026).
Rasionalisasi Anggaran: Batasi Roda Empat, Maksimalkan Sepeda Motor di Lapangan
Selain mengganti mesin penggerak menjadi berbasis baterai murni, Pemkot Surabaya juga melakukan penataan ulang terhadap tata kelola mobilitas aparatur sipil negara (ASN). Untuk menekan pembengkakan biaya pemeliharaan dan energi, pemakaian mobil dinas akan dipangkas secara selektif.
Sebagai gantinya, Pemkot mendorong penggunaan sepeda motor untuk mendukung aktivitas operasional petugas di lapangan, khususnya untuk jenis peninjauan yang tidak memerlukan mobilitas kendaraan roda empat berskala besar.
“Langkah itu menjadi salah satu strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM,” imbuh Eri.
Kendala Teknis Sektor Pelayanan Publik: Truk Sampah dan Pemadam Kebakaran Tetap Butuh Solar
Meskipun digitalisasi dan elektrifikasi menyasar kendaraan administratif, Pemkot Surabaya mengakui ada pengecualian teknis yang tidak bisa dipaksakan beralih ke energi listrik. Infrastruktur kendaraan berat (heavy equipment) untuk pelayanan publik dasar saat ini dinilai belum memiliki substitusi elektrik yang memadai.
Beberapa jenis armada krusial kota yang hingga kini masih bergantung penuh pada bahan bakar solar antara lain:
Truk pengangkut sampah (armada kebersihan)
Armada operasional pemeliharaan sungai
Kendaraan pengerukan alat berat (Dinas Pekerjaan Umum)
Armada mobil pemadam kebakaran (PMK)
Pemkot Surabaya Perjuangkan Kuota BBM Subsidi Pusat untuk Layanan Dasar
Mengingat tingginya harga solar non-subsidi yang berpotensi membebani operasional harian, Wali Kota Eri Cahyadi bergerak cepat melayangkan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan publik ini mendapatkan pengecualian kuota BBM bersubsidi.
“Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan BBM subsidi,” urai Eri.
Hingga saat ini, sebagian dari total armada pengangkut persampahan di Surabaya dilaporkan telah mengantongi lampu hijau dan memperoleh persetujuan penggunaan BBM subsidi dari pusat.
Sementara itu, untuk berkas pengajuan armada mobil pemadam kebakaran serta kendaraan berat sektor pekerjaan umum (PU), saat ini statusnya masih berada dalam tahap pembahasan intensif dengan kementerian terkait di Jakarta. Dukungan regulasi ini dinilai sangat vital agar kualitas pelayanan dasar warga Kota Pahlawan tidak mengendur.
“Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari,” pungkasnya.***
