DIAGRAMKOTA.COM — Kemarin Senin, 20 Oktober 2025. Saat Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh memaparkan prestasi gemilang dalam anggaran pendidikan Surabaya di Balai Rakyat Yos Sudarso—rekrutmen guru baru, program Surabaya Mengajar yang melibatkan UNESA, UINSA, UNUSA, dan anggaran pendidikan yang terus naik—di rumah kontrakan 3×4 meter Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, tidak ada yang perlu dirayakan.
Yang ada hanya keputusan pahit seorang anak berusia 15 tahun: berhenti sekolah.
“Guru itu ujung tombak pendidikan. Kalau gurunya kuat, sekolahnya pasti tumbuh,” kata Yusuf penuh optimisme.
Tapi apa gunanya guru yang kuat jika muridnya tidak punya tiket masuk ke sekolah?
Ketika Rp 300 Ribu Harus Membagi Tiga Nyawa
Mariyati (43) adalah janda, buruh cuci dengan penghasilan Rp 300.000 per minggu atau Rp 1,2 juta per bulan. Dengan uang itu, ia harus menghidupi dua anaknya: anak pertama lulusan SMP yang seharusnya lanjut SMA, dan anak kedua yang masih SD.
“Uang segitu harus buat makan, bayar kontrakan, listrik, dan sekolah adiknya. Kalau dua-duanya sekolah, kami tidak bisa makan,” katanya bergetar.
Maka lahirlah keputusan yang menyayat hati.
“Anak saya yang pertama bilang, ‘Gapapa Bu, aku kerja aja. Biar adik sekolah dulu,’” kenang Mariyati menahan air mata.
Anak pertamanya kini bekerja—entah di mana, melakukan apa. Yang jelas, ia tidak di sekolah.
Ini bukan cerita inspiratif tentang pengorbanan. Ini cerita tentang kegagalan sistem.
Rp 2,5 Triliun untuk Apa?
Data BPKAD Surabaya menunjukkan APBD 2025 mencapai Rp 12,3 triliun dengan alokasi pendidikan Rp 2,588 triliun (20,96%). Untuk Dinas Pendidikan: Rp 2,335 triliun.
Angka fantastis! Tapi bagi Mariyati, angka 2,5 triliun itu hanya angka. Tidak ada yang sampai ke kontrakan 3×4 meter mereka.
Dispendik gencar mengkampanyekan program “hebat”: Surabaya Mengajar, rekrutmen guru baru, dukungan sekolah swasta. Semua terdengar bagus di atas kertas.
Tapi tidak ada satu pun yang menjawab: Bagaimana seperti anak-anak Mariyati bisa bersekolah?
Program Surabaya Mengajar menyediakan guru. Tapi anak Mariyati tidak bisa ke sekolah karena tidak punya biaya. Rekrutmen guru baru akan memperkuat kualitas. Tapi untuk siapa? Untuk anak-anak yang bisa bayar seragam, buku, dan kebutuhan lainnya.
Dengan anggaran pendidikan Surabaya Rp2,5 triliun, berapa banyak keluarga seperti Mariyati yang bisa dibantu?
Bayangkan, jika pemerintah memberikan bantuan langsung Rp500.000 per bulan per keluarga miskin untuk biaya pendidikan anak-anak mereka:
Rp2,5 triliun – Rp845 miliar (RUP Dispendik: Penyedia + Swakelola) = Rp1,655 triliun.
Rp1,655 triliun: Rp 6 juta/tahun = 275.833 keluarga bisa terbantu selama setahun
Atau 27.583 keluarga bisa terbantu selama 10 tahun penuh.
Tapi berapa keluarga yang benar-benar terbantu saat ini?
Hanya 16.800 siswa SMA/SMK yang menerima Beasiswa Pemuda Tangguh.
Hanya 16.800 dari ratusan ribu siswa di Surabaya.
Beasiswa yang Tidak Adil, Skema Bapemkesra yang ‘Membagongkan’
Bahkan untuk 16.800 siswa yang “beruntung” masuk program beasiswa, keadilan masih dipertanyakan.
Pada tahun anggaran 2026, Pemkot Surabaya berencana menghapus bantuan tunai bagi siswa negeri dan mengalihkannya menjadi bantuan seragam, sedangkan untuk siswa swasta nilai bantuannya justru naik menjadi Rp 500.000 per siswa per bulan dari sebelumnya Rp 200.000 per bulan.
Kebijakan ini bahkan dikritik keras oleh DPRD—wakil rakyat yang seharusnya menjadi mitra Pemkot, tapi justru harus menjadi kritikus keras karena kebijakannya tidak masuk akal.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Cak YeBe ini, dengan tegas menyatakan: “Kami berpikir kebijakan ini tidak memenuhi asas keadilan. Baik siswa negeri maupun swasta sama-sama berasal dari keluarga miskin atau pramiskin. Kalau bantuan biaya pendidikan untuk yang negeri dihapus, pasti akan timbul polemik di bawah.”
Cak YeBe bahkan menyoroti potensi penyalahgunaan dana: “Kalau dana ditransfer ke sekolah, harus ada pengawasan yang ketat. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana, misalnya SPP tidak sampai Rp 500.000 tapi sekolah tetap menerima penuh. Ini bisa jadi celah penyimpangan.”
Inilah ironinya: DPRD yang seharusnya jadi mitra, justru harus turun tangan membela rakyat karena kebijakan Pemkot tidak pro-rakyat.
Terlalu Miskin Sampai Tidak Terlihat
Di Kemayoran, kawasan buruh pelabuhan dan pekerja informal, rumah kontrakan 3×4 meter berjejer rapat. Di sinilah ribuan keluarga seperti Mariyati berjuang.
“Kalau dengar berita di TV, pemerintah bilang anggaran pendidikan besar. Tapi sampai sini kok tidak ada ya? Apa kami terlalu miskin sampai tidak terlihat?” tanya Mariyati lugu.
Terlalu miskin sampai tidak terlihat. Kata-kata itu menampar.
Data BPS mencatat 105.090 jiwa (3,56%) penduduk Surabaya hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa banyak yang anaknya putus sekolah seperti anak Mariyati? Pemkot tidak punya datanya. Atau tidak mau tahu.
Prioritas yang Salah Arah
Pemkot fokus pada memperkuat kapasitas guru dan kualitas layanan. Bagus. Tapi semua itu sia-sia jika anak-anak tidak bisa datang ke sekolah.
Ini seperti membangun rumah sakit mewah tapi rakyat miskin tidak punya uang berobat. Apa gunanya?
Yang dibutuhkan Mariyati bukan guru berkualitas atau program Surabaya Mengajar. Yang dia butuhkan adalah UANG untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sesederhana itu.
Kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Kadispendik Yusuf Masruh
Ketua Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Kota Surabaya, M. Annis Saumiyanto yang akrab disapa Andhonk ini, menegaskan, “Anggaran Rp 2,5 triliun adalah uang rakyat. Seharusnya sampai ke Mariyati, bukan hanya untuk program ‘wah’ yang terdengar bagus di media.”
Mantan Sekretaris Cabang GMNI Surabaya 1995 ini, menekankan, sebelum rekrut guru baru, pastikan dulu 12.517 anak yang putus sekolah bisa kembali ke bangku sekolah.
Sebelum luncurkan Surabaya Mengajar, pastikan tidak ada lagi anak yang harus memilih antara makan atau sekolah.
Sebelum kampanyekan prestasi, pastikan uang Rp 2,5 triliun itu sampai ke 12.517 keluarga yang anaknya kini bekerja di usia sekolah.
“Dan jika Rp 2,5 triliun tidak bisa menjawab kebutuhan sederhana itu, lalu untuk apa anggaran sebesar itu?,” tegas Andhonk dengan nada kesal, Rabu (21/10/2025).
Pendidikan di Surabaya memang gratis—asal tidak dihitung dengan keringat orang tua, atau dengan air mata anak yang berhenti sekolah sebelum sempat bermimpi.
“Kadang, yang paling mahal di kota ini bukan biaya sekolah, tapi logika kebijakan,” pungkasnya. [@]
Data Penting:
- Mariyati (43), janda, buruh cuci, Rp 300 ribu/minggu
- Anak 1: Putus sekolah SMP, kerja demi adik
- Anak putus sekolah di Surabaya: 12.517 anak (2024)
- APBD Surabaya 2025: Rp 12,3 T
- Anggaran pendidikan: Rp 2,588 T
- Penerima beasiswa: 16.800 siswa (dari ratusan ribu siswa)
- Penduduk miskin: 105.090 jiwa
