Inflasi Surabaya Naik, Saatnya Pemkot Buka Mata

DIAGRAMKOTA.COM – Kenaikan inflasi di Surabaya bukan sekadar cerita klasik tentang cabai dan beras. Di tengah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Jawa Timur pada Juni 2025 sebesar 0,43 persen (m-to-m) dan pada Juli naik menjadi 0,22 persen, Surabaya justru mencatat tren meningkat yang lebih dalam di kelompok makanan dan minuman siap saji, terutama sektor kuliner berbasis aplikasi daring.

Fenomena ini menunjukkan ada variabel baru yang belum terbaca oleh pemerintah: peran teknologi aplikasi dan pasar digital dalam memengaruhi harga serta perputaran uang masyarakat kota.

Sektor Kuliner: Laris Tapi Tak Sejahtera

Sektor kuliner di Surabaya adalah denyut ekonomi harian kota. Ribuan pelaku UMKM menggantungkan hidupnya pada pesanan online—namun ironisnya, justru dari sinilah sumber tekanan inflasi baru muncul.

Kebijakan potongan harga sepihak yang dilakukan oleh aplikasi pesan-antar (seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood) kerap membuat harga tampak lebih murah bagi konsumen, tapi beban biayanya ditanggung oleh pelaku ekonomi kecil dan pekerja lapangan.

“Selama ini masyarakat dan pemerintah terkecoh. Dikiranya potongan harga itu ditanggung oleh aplikasi, padahal faktanya dibebankan kepada driver dan merchant,” tulis redaksi Diagramkota dalam pernyataannya.

Akibatnya, margin keuntungan UMKM menipis. Banyak pedagang yang merasa “jualan laris tapi uangnya tidak terasa.” Mereka sering mengatakan, “Awalnya dikira untung, ternyata malah buntung.”

Beban Psikologis UMKM yang Tak Terlihat

Kelompok UMKM kuliner di Surabaya jarang bersuara lantang seperti serikat pengemudi online. Tidak ada organisasi yang mewakili mereka secara formal.
Masalah mereka pun seolah “senyap”—tidak masuk ke telinga lembaga legislatif, eksekutif, maupun partai politik.

Padahal, jika ribuan pedagang kecil kehilangan margin dan daya beli, efeknya bukan hanya pada kesejahteraan keluarga mereka, tapi juga pada sirkulasi uang kota. Ketika uang berhenti di tangan platform besar, konsumsi riil warga menurun — dan inilah inflasi gaya baru: harga naik, tapi daya beli stagnan.

Faktor Klasik: Pertanian dan Distribusi Harga

Meski variabel digital menjadi sorotan baru, faktor klasik seperti harga bahan pangan tetap memegang peran besar.
Harga cabai rawit di Jawa Timur pada Juni 2025 naik 42 persen dibanding Mei, menurut BPS. Komoditas lain seperti tomat dan bawang merah juga menunjukkan fluktuasi tinggi.

Namun, Pemkot Surabaya tampak belum memiliki sistem prediksi dan intervensi harga yang kuat di tingkat distribusi perkotaan. Kebijakan stabilisasi harga masih bersifat reaktif, hanya muncul saat inflasi sudah melonjak.

Kritik dan Masukan untuk Pemkot Surabaya

Redaksi Diagramkota menilai, Pemkot Surabaya perlu keluar dari pola pikir inflasi konvensional.
Selama ini, fokus kebijakan hanya berhenti pada pengendalian harga pasar tradisional dan distribusi pangan, tanpa menyentuh rantai ekonomi digital yang kini mendominasi konsumsi warga.

“Pemkot harus sadar bahwa pola belanja warga Surabaya sudah berubah. Bukan lagi hanya di pasar, tapi di aplikasi. Maka pengendalian inflasi pun harus mengikuti pola itu,” tulis redaksi.

Beberapa masukan konkret untuk Pemkot Surabaya:

1. Lakukan audit ekonomi digital lokal. Identifikasi besaran perputaran uang dari sektor kuliner daring dan dampaknya terhadap margin pelaku UMKM.

2. Libatkan platform digital dalam forum pengendalian inflasi daerah. Mereka bukan sekadar perantara, tapi kini sudah berperan sebagai aktor ekonomi utama.

3. Bangun sistem data terintegrasi antara Dinas Perdagangan, BPS, dan pelaku UMKM daring untuk memetakan pola konsumsi dan harga secara real time.

4. Dorong kebijakan “fair margin” bagi UMKM kuliner digital, agar promo tidak dibebankan sepihak ke penjual dan pekerja lapangan.

5. Perkuat pasar lokal dan distribusi pangan langsung dari petani ke UMKM, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan biaya logistik tinggi.

Inflasi Bukan Sekadar Angka

Inflasi di Surabaya kini tidak bisa lagi dipahami hanya lewat indeks harga bahan pokok. Ada inflasi digital, inflasi struktural, dan inflasi sosial — ketika harga naik karena ketimpangan sistem ekonomi antara pelaku kecil dan korporasi platform.

Jika Pemkot Surabaya tidak segera membaca arah ini, maka intervensi yang dilakukan hanya akan menambal gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya.

“Inflasi bukan hanya urusan cabai dan beras, tapi juga tentang siapa yang menikmati keuntungan dari setiap transaksi di kota ini”.

Penulis : Nawi