Ringkasan Berita:
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi tinggi terhadap efektivitas dan kualitas layanan Puspaga hingga tingkat Balai RW di Kota Surabaya.
Menteri PPPA menyoroti inovasi Pemkot Surabaya memblokir NIK bagi orang tua/ASN yang tidak memberikan nafkah pasca-perceraian, yang telah menyelamatkan hak sekitar 52.000 anak.
Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani menegaskan komitmen Pemkot untuk mengaktifkan Balai RW lewat anggaran Rp5 juta per RW demi mencegah ketergantungan gawai pada anak.
Surabaya, Diagramkota.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hal tersebut disampaikan saat Menteri Arifatul melakukan kunjungan kerja ke Puspaga Balai RW 5 Genteng Kulon dan Puspaga Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Surabaya, Rabu (29/7/2026), didampingi Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani.
Menteri PPPA menilai Puspaga di Kota Pahlawan tidak hanya berfungsi sebagai pusat edukasi parenting dan konseling, tetapi juga ampuh menguatkan kembali rasa empati serta kepedulian sosial di tingkat akar rumput.
“Ini sangat dibutuhkan karena empati antar anggota masyarakat saat ini semakin rapuh. Kehadiran Puspaga ini menjadi perekat agar warga bisa saling mengingatkan dan saling menjaga,” puji Arifatul.
Menteri PPPA: Penonaktifan NIK Selamatkan 52 Ribu Anak
Secara khusus, Menteri Arifatul menyoroti terobosan hukum Pemkot Surabaya yang bertindak tegas terhadap mantan suami atau ASN yang tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah anak setelah bercerai. Pemkot Surabaya menerapkan sanksi penonaktifan/pemblokiran NIK, sehingga pelaku tidak bisa mengakses layanan publik maupun perbankan sebelum hak anak dipenuhi.
beberapa catatan penting inovasi Puspaga & Perlindungan Anak Surabaya:
Replikasi Nasional: Kebijakan pemblokiran NIK bagi orang tua lalai nafkah serta edukasi Calon Pengantin (Catin) dilirik KemenPPPA untuk diangkat menjadi percontohan nasional.
Dampak Konkret: Tercatat sekitar 52.000 anak di Surabaya berhasil mendapatkan kembali hak nafkahnya melalui ketegasan regulasi ini.
Aktivasi Balai RW: Pemkot Surabaya mengalokasikan dana Rp5 juta per RW untuk menggerakkan Karang Taruna, mahasiswa beasiswa, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) guna menggelar kegiatan positif di Balai RW.
Hidupkan Balai RW untuk Cegah Kecanduan Gawai
Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyampaikan rasa syukur atas apresiasi kementerian pusat dan menegaskan komitmen Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi untuk memasifkan pemanfaatan Balai RW.
“Kedepannya akan terus kita sempurnakan. Kita manfaatkan anggaran pendukung untuk pemuda dan Karang Taruna agar Balai RW semakin hidup dengan kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak kita, sehingga mereka terhindar dari ketergantungan gadget,” tegas Rini.
Melalui integrasi Puspaga, penguatan peran Karang Taruna, dan kebijakan ketahanan keluarga, Surabaya semakin mantap mengukuhkan diri sebagai kota yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak.
