DIAGRAMKOTA.COM – Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengenai kesulitan bertemu Presiden Jokowi telah memicu perdebatan publik.
Nawawi menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) lebih mudah menemui Presiden Jokowi dibandingkan pimpinan KPK. Hal ini memicu pertanyaan mengenai hubungan antara KPK dan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi.
Pernyataan Nawawi Pomolango sendiri disampaikan pada Kamis, 12 September 2024, dan ia menegaskan bahwa selama lima tahun menjabat, pimpinan KPK tidak pernah diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.
Nawawi juga menyatakan bahwa KPK tetap akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kaesang Pangarep, meskipun ia bukan pejabat publik.
Nawawi mengatakan, pihaknya hanya sekali bertemu Jokowi. Pertemuan itu terjadi pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).
“Bukan hanya diundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia. Pada waktu itu, satu kali,” kata dia.
Sementara koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu siapa saja, termasuk pimpinan KPK.
“Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Tapi, Presiden juga ingin menghormati dan menjaga muruah KPK sebagai institusi yang independen,” ujar Ari kepada wartawan, Senin (16/9/2024).
Namun, Presiden Jokowi ingin menjaga independensi KPK dan menghindari mispersepsi tentang intervensi. Ari juga menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPK berjalan dengan baik.
Ari menerangkan, koordinasi antara pemerintah dengan KPK dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurutnya, koordinasi terus berlangsung.
“Koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK,” beber dia.
Pernyataan Nawawi Pomolango dan Ari Dwipayana menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai hubungan antara KPK dan Presiden Jokowi.
Meskipun Ari menegaskan bahwa Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan KPK, pernyataan Nawawi menunjukkan bahwa pimpinan KPK tidak pernah diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi selama lima tahun terakhir.
Perbedaan persepsi ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan interpretasi mengenai independensi KPK dan peran Presiden Jokowi dalam mengawasi lembaga antikorupsi.
Penting untuk dicatat bahwa KPK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat publik. (akha)
