DIAGRAMKOTA.COM – Dalam periode keduanya sebagai Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi kembali menjadi sorotan, bukan karena kebijakan teknokratisnya, tetapi karena peran publik sang istri, Rini Indriyani, yang dinilai terlalu dominan dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
Hampir di setiap acara resmi, baik yang diinisiasi Pemerintah Kota Surabaya maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, sosok Rini selalu hadir. Dari acara peluncuran program sosial, pembagian bantuan, hingga kegiatan pendidikan dan ekonomi warga, figur Rini tampak berdampingan dengan sang suami. Fenomena ini kemudian memunculkan persepsi bahwa peran Rini tak lagi sebatas Ketua TP PKK, melainkan sudah menyerupai “co-leader” pemerintahan.
Rumor yang beredar di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bahkan sempat turun tangan memberi teguran langsung kepada Eri. Informasi ini menyebutkan bahwa Hasto meminta Eri membuat pernyataan tertulis agar tidak berupaya memposisikan istrinya secara politik dalam kegiatan pemerintahan.
Meski belum ada bukti atau dokumen resmi yang menguatkan kabar teguran tersebut, dinamika di internal partai menunjukkan adanya kegelisahan. Beberapa kader PDIP Surabaya disebut merasa bahwa Eri tengah “menguji batas” antara peran sosial istri pejabat dan kepentingan elektoral personal.
Kritik publik kian tajam ketika muncul kesan bahwa kehadiran Rini dalam kegiatan Pemkot turut menopang citra politik Eri, dan pada titik tertentu, disinyalir menggunakan anggaran APBD secara implisit.
Misalnya, dalam beberapa kegiatan resmi yang dibiayai pemerintah kota, baliho dan publikasi digital kerap menampilkan foto Eri dan Rini berdampingan, seolah menegaskan citra pasangan kepemimpinan.
Dalam konteks etika pemerintahan, hal ini menjadi problematik. Sebab, APBD semestinya difokuskan untuk kepentingan publik, bukan pembentukan citra personal atau keluarga pejabat.
Jika kehadiran Rini dalam acara pemerintah tak dibatasi oleh regulasi atau mekanisme keprotokolan yang jelas, maka wajar bila publik mempertanyakan apakah batas profesional dan personal telah kabur.
Bagi sebagian pengamat politik, munculnya figur Rini di ruang publik tak bisa dilepaskan dari agenda jangka panjang PDIP di Surabaya, terutama dalam menghadapi kontestasi Pilwali 2029.
Dalam tradisi politik lokal, penguatan citra pasangan kepala daerah sering kali menjadi strategi “penyiapan kader” nonformal, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.
Pertanyaannya kini, apakah Rini Indriyani tengah disiapkan menjadi calon potensial, entah sebagai Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Surabaya di masa depan?
Spekulasi ini bukan tanpa dasar. Rekam jejak Rini di bidang sosial—terutama lewat PKK, kegiatan UMKM perempuan, dan program kesejahteraan keluarga, telah menempatkannya sebagai figur publik yang cukup dikenal, bahkan disukai di kalangan ibu-ibu kota.
Meski demikian, PDIP sebagai partai besar dengan basis ideologi kerakyatan dan anti-feodalisme, tentu berhati-hati terhadap potensi munculnya politik dinasti.
Partai berlambang banteng moncong putih itu kerap menegaskan komitmennya terhadap meritokrasi dan kaderisasi berbasis kompetensi, bukan hubungan keluarga.
Jika benar Hasto Kristiyanto sampai turun tangan, hal itu menandakan bahwa DPP PDIP tak ingin Surabaya menjadi contoh buruk dalam penerapan prinsip “politik berkeadilan.”
Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi ujian bagi PDIP Surabaya: mampukah partai mengendalikan kader yang sudah menguasai panggung birokrasi sekaligus panggung politik lokal?
Dalam demokrasi modern, figur istri kepala daerah memang memiliki peran sosial yang penting, namun juga berisiko tinggi jika tak dikendalikan secara proporsional.
Keterlibatan Rini dalam kegiatan publik sejatinya sah selama sesuai mandat organisasi seperti PKK, Dekranasda, atau program sosial yang relevan. Namun ketika tampil terlalu sering di acara resmi non-PKK, apalagi dengan intensitas setara pejabat publik, maka risiko politisasi figur keluarga kepala daerah menjadi nyata.
Pada akhirnya, Surabaya membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan pembentukan dinasti simbolik.
Popularitas yang tumbuh lewat etika pemerintahan yang bersih akan lebih bermakna daripada sekadar tampil berdua di setiap panggung.
Isu kemunculan Rini Indriyani di setiap kegiatan Pemkot Surabaya adalah cermin dari tarik-menarik antara loyalitas keluarga, ambisi politik, dan tuntutan etika pemerintahan.
Apakah ini hanya strategi komunikasi publik atau langkah awal menuju panggung Pilwali 2029, waktu yang akan menjawabnya.
Namun satu hal pasti: masyarakat Surabaya kini semakin cerdas membaca arah politik. Dan bagi pejabat publik, popularitas tidak bisa dibangun dari kedekatan personal, melainkan dari kinerja dan integritas.
Penulis : Nawi
