PMII Jatim Kritisi Usulan PDIP: Polri Harus Tetap Independen
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 2 Des 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri, menyatakan kekhawatirannya bahwa langkah ini berpotensi mengundang intervensi politik dalam proses penegakan hukum, yang semestinya berjalan independen.
“Usulan ini dapat merusak sistem demokrasi dan penegakan hukum yang selama ini telah dibangun. Polri harus tetap berdiri independen untuk menjamin keadilan hukum yang bebas dari pengaruh politik,” ujar Baijuri, Kamis (29/11/2024).
Baijuri mengingatkan, jika Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI, institusi tersebut berisiko kehilangan objektivitas dan kepercayaan publik. “Ini bisa menjadi pintu masuk bagi intervensi politik yang pada akhirnya menghambat terciptanya keadilan,” tambahnya.
Menurutnya, meskipun beberapa negara menempatkan kepolisian di bawah kementerian, konteks politik, sosial, dan hukum Indonesia sangat berbeda, sehingga pendekatan tersebut dianggap tidak relevan.
Menjelang Pilkada 2024, isu netralitas Polri kembali menjadi sorotan. Namun, menurut PMII Jawa Timur, solusi terbaik adalah dengan memperkuat institusi Polri secara internal, bukan memindahkannya di bawah kementerian atau TNI.
“Netralitas Polri harus dikuatkan melalui reformasi internal, bukan melalui langkah yang justru membuka peluang intervensi politik lebih besar,” jelas Baijuri.
PMII Jawa Timur mengimbau agar setiap kebijakan besar seperti ini dikaji secara matang dengan melibatkan masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa kebijakan yang tergesa-gesa justru dapat merusak prinsip demokrasi dan reformasi yang telah berjalan.
“Keputusan terkait struktur Polri harus mempertimbangkan dinamika sosial dan politik Indonesia yang kompleks. Kita tidak bisa serta-merta meniru sistem dari negara lain tanpa memahami konteks lokal,” pungkas Baijuri.
PMII Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjaga Polri tetap independen, profesional, dan netral demi keadilan serta ketertiban di Indonesia. (dk/yud)
