Gawat Viral di Medsos, DPRD Surabaya Desak Evaluasi Ketua LPMK
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak YeBe)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, angkat bicara terkait viralnya dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Ketua LPMK Manukan Wetan yang beredar di media sosial.
Ia meminta pihak kecamatan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.
“Barusan saya telepon Pak Febri, Camat Tandes, dan saya minta yang bersangkutan dievaluasi agar tidak diposisikan sebagai Ketua LPMK. Dan Pak Camat siap menindaklanjuti,” ujar politisi yang akrab disapa Cak Yebe, Kamis (26/2/2026).
Minta Evaluasi Demi Menjaga Marwah Lembaga
Menurutnya, LPMK merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aspirasi warga dengan pemerintah.
Karena itu, setiap pengurus harus menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Dia menegaskan bahwa dugaan permintaan THR dengan mengatasnamakan lembaga tidak dapat dibenarkan. Jika terbukti, evaluasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga marwah lembaga.
“Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” tegasnya.
Imbau LPMK Se-Surabaya Jaga Etika
Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pengurus LPMK di Surabaya untuk tetap berpegang pada aturan dan etika dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Saya mengimbau seluruh LPMK se-Surabaya agar menjaga etika, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak melakukan praktik-praktik yang bisa merusak citra lembaga,” katanya.
DPRD Surabaya: Jadikan Pembelajaran Bersama
Cak Yebe berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh lembaga kemasyarakatan agar lebih profesional dan transparan dalam menjalankan peran.
Menurutnya, LPMK harus menjadi contoh dalam tata kelola partisipasi masyarakat yang bersih dan akuntabel.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena satu tindakan, seluruh LPMK ikut terdampak citranya,” pungkasnya.***
