DPRD Surabaya: Bantuan Baznas Harus Tepat Sasaran, Hindari Tumpang Tindih Anggaran

DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan perlunya sinergi dan sinkronisasi antar-dinas serta Baznas Kota Surabaya agar penyaluran bantuan untuk warga benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Hal itu disampaikan seusai rapat koordinasi dengan sejumlah dinas dan Baznas Surabaya pada Senin (6/10/2025).

“Makanya kita undang beberapa dinas agar memastikan bantuan-bantuan ini tidak tumpang tindih. Karena ada bantuan yang jenisnya sama tapi sumber anggarannya berbeda. Ada juga data yang berasal dari outreach Kesra, Dinas Pendidikan, dan sebagainya,” jelas Akmarawita.

Menurutnya, melalui koordinasi ini DPRD ingin memastikan agar tidak ada double anggaran antara program APBD dengan bantuan dari Baznas. Ia menegaskan, kedua sumber dana tersebut memiliki mekanisme dan tanggung jawab yang berbeda.

“Tidak mungkin ada double anggaran. Kegiatan yang dananya dari APBD ya tetap dari APBD, sementara yang dari Baznas juga punya alokasi sendiri. Hanya saja kami minta supaya dipetakan, dinas mana saja yang sering mengajukan bantuan lewat Baznas,” ujarnya.

Salah satu kasus yang sering muncul adalah penahanan ijazah siswa SMA swasta karena tunggakan biaya sekolah. Akmarawita menyebut, Baznas banyak membantu kasus seperti ini, terutama karena SMA berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Kasus penahanan ijazah ini lebih banyak di SMA swasta. Kalau SMP sangat jarang, paling satu-dua saja di sekolah swasta. Kami sebenarnya berharap Dinas Pendidikan Provinsi bisa hadir, tapi karena kesibukan belum sempat,” katanya.

Menurutnya, masalah ijazah menjadi krusial karena berdampak langsung pada masa depan siswa. “Kalau tidak punya ijazah, mereka tidak bisa bekerja. Jadi ini harus dicarikan solusi,” tegasnya.

Akmarawita menjelaskan, Baznas Surabaya memiliki kriteria penyaluran bantuan yang sudah dikonsultasikan dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Bagian Kesra. Sinergi ini, kata dia, sangat membantu meringankan beban APBD Kota Surabaya yang saat ini tengah mengalami penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“APBD kita berkurang sekitar Rp700 miliar karena penyesuaian DAU dan DAK. Maka bantuan dari Baznas ini harus benar-benar bermanfaat bagi warga miskin,” ujarnya.

Namun Akmarawita menyoroti masih adanya warga miskin yang terhapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia meminta agar mereka tetap bisa menerima bantuan dengan mekanisme verifikasi yang jelas.

“Ada warga yang sebenarnya miskin tapi sudah dicoret dari DTKS. Tadi kita sepakati, mereka tetap bisa dibantu, asalkan outreach-nya jelas dan ada formulir verifikasi resmi. Jadi Insyaallah tidak ada masalah,” jelasnya.

Selain bantuan pendidikan, Komisi D juga mencatat bahwa Baznas turut berperan dalam program kesehatan dan perumahan.

“Dari Dinas Kesehatan, ada bantuan pembangunan jamban dan juga pembayaran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi yang tidak tercover PBI. Untuk jamban, sejak 2023 sampai 2024 Baznas sudah membangun sekitar 2.000 unit dari total 9.000 jamban. Sisanya ditanggung APBD,” paparnya.

Ia menambahkan, karena saat ini Surabaya sudah 100 persen bebas buang air besar sembarangan (ODF), maka program jamban baru tidak lagi menjadi prioritas utama pada 2025.

Di sisi lain, bantuan perbaikan rumah roboh masih menjadi salah satu yang paling banyak diajukan warga. Tercatat ada lebih dari 1.000 permohonan yang belum bisa ditangani Pemkot karena kendala status lahan atau kepemilikan sertifikat.

“Bantuan rumah roboh bisa dikelola oleh Baznas, asalkan ada rekomendasi lengkap dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan diketahui Kesra serta Dinas Perumahan. Jadi tidak sembarangan,” katanya.

Akmarawita juga menjelaskan bahwa seluruh bantuan Baznas bersumber dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS), terutama dari ASN Pemkot Surabaya.

“Mayoritas dananya berasal dari zakat ASN, sekitar dua sampai dua setengah persen dari penghasilan mereka. Alhamdulillah, ini bentuk keikhlasan ASN yang mau menyumbang,” ujarnya.

DPRD Surabaya: Kontribusi Rp36 Miliar Per Tahun

Menurutnya, kontribusi Baznas terhadap kesejahteraan warga cukup signifikan. Total bantuan yang disalurkan setiap tahun mencapai sekitar Rp36 miliar, mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

“Banyak sekali bantuan dari Baznas untuk warga Surabaya. Tahunannya sekitar Rp36 miliar. Ke depan, kami akan terus memantau agar penyalurannya semakin efektif dan adil,” pungkasnya. [@]