Eri Cahyadi Resmi Satukan Posyandu dan Kampung Pancasila: Layanan Warga Kini Satu Pintu dari Balita hingga Lansia
- account_circle Shinta ms
- calendar_month Senin, 8 Des 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM– Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya, Senin (8/12/2025).
Pelantikan yang digelar di Lobby Lantai 2 Balai Kota itu menjadi tonggak baru transformasi layanan publik berbasis masyarakat di Kota Pahlawan.
Langkah ini sekaligus menandai implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang mengubah wajah Posyandu tak lagi sekadar urusan balita, tetapi menjadi pusat layanan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Selama ini Posyandu hanya dikenal untuk balita. Sekarang diperluas, dari pendidikan, sosial, ketertiban umum, sampai perlindungan masyarakat,” tegas Eri.
Tak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga mengawinkan Pos Pelayanan Terpadu dengan Kampung Pancasila yang selama ini berpusat di Balai RW. Menurut Eri, penggabungan ini menjadikan Balai RW sebagai pusat komando seluruh layanan masyarakat.
“Pos Pelayanan Terpadu itu sejatinya adalah sekretariat Kampung Pancasila. Semua program bergerak dari Balai RW,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, seluruh layanan akan berbasis Satu Data yang terkoneksi langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data real-time per RW ini menjadi senjata utama Pemkot dalam memantau kondisi sosial warga, termasuk pengawasan anak usia sekolah.
“Di Balai RW nanti lengkap datanya. Jumlah siswa SD, SMP, SMA, ada absen malam yang diisi orang tua. Data balita, imunisasi, pencegahan stunting, sampai gizi buruk juga terpantau detail,” beber Eri.
Sementara itu, Rini Indriyani menegaskan bahwa Pos Pelayanan Terpadu akan menggerakkan enam sektor SPM secara menyeluruh.
Mulai dari pendidikan (PAUD, literasi, edukasi digital), kesehatan (layanan sepanjang siklus hidup), hingga pekerjaan umum seperti sanitasi dan pengelolaan sampah.
Selain itu, sektor perumahan rakyat akan fokus pada pendataan rumah tidak layak huni, ketentraman dan perlindungan masyarakat pada kesiapsiagaan bencana dan keamanan lingkungan, serta bidang sosial untuk pendataan warga tidak mampu dan penyaluran bantuan.
“Surabaya sejatinya sudah menjalankan enam SPM itu. Tugas kami sekarang mengintegrasikannya dalam satu sistem Pos Pelayanan Terpadu,” tegas Rini.
Ia juga menekankan peran vital Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK sebagai garda terdepan di masyarakat. Setiap kader akan membina sekitar 20 rumah, memastikan tak satu pun warga tercecer dari layanan negara.
“Targetnya jelas, jangan sampai ada warga yang tidak tersentuh imunisasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial,” pungkasnya. (sms)
- Penulis: Shinta ms
