Bawaslu Surabaya Teguhkan Komitmen: Pengawasan Pemilu Adalah Kerja Moral untuk Bangsa

Momentum Penguatan Kelembagaan di Tengah Tantangan Teknologi dan Dinamika Politik

DIAGRAMKOTA.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya (Bawaslu Surabaya) meneguhkan kembali komitmennya sebagai lembaga pengawal moral demokrasi melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Menjaga Eksistensi Bawaslu sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas”, yang digelar di Hotel Majapahit, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan, Panwas TPS, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, lembaga pemuda dan kemahasiswaan, hingga para pemangku kepentingan di tingkat kota.

Bawaslu Tetap Bekerja di Luar Masa Tahapan

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen, membuka acara dengan menegaskan bahwa lembaganya tetap aktif bekerja meski di luar masa tahapan pemilu.

“Pertanyaan banyak orang adalah, ke mana Bawaslu setelah pemilu berakhir? Apa yang kami kerjakan? Di tengah masa non-tahapan, kami tetap bergerak melakukan penguatan konsolidasi demokrasi di Kota Surabaya,” ujar Novli.

Ia menjelaskan, Bawaslu Surabaya secara rutin menggelar diskusi bulanan tentang isu demokrasi bersama partai politik, BEM, NGO, dan komunitas masyarakat sipil. Selain itu, lembaga ini juga memiliki program podcast dua mingguan di kanal YouTube Bawaslu Surabaya yang membahas isu-isu demokrasi dan pemilu secara terbuka.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Bawaslu tetap eksis dan tetap bekerja, sekalipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Dengan atau tanpa dana besar, kami tetap abdi negara yang menjaga demokrasi,” tegasnya.

Penataan Dapil dan Penambahan Kursi DPRD Surabaya

Dalam kesempatan tersebut, Novli juga mengungkapkan adanya tantangan baru dalam penataan daerah pemilihan (dapil) akibat peningkatan jumlah penduduk Surabaya yang kini menembus lebih dari tiga juta jiwa.

“Alokasi kursi DPRD naik dari 50 menjadi 55 kursi. Konsekuensinya, peta dapil akan berubah. Kami sedang merumuskan konsep terbaik sebelum ditetapkan oleh KPU RI,” jelasnya.

Menurut Novli, perubahan itu membutuhkan pengawasan ekstra agar prinsip keadilan representasi tetap terjaga. “Keadilan suara dan keterwakilan harus menjadi pijakan utama. Itulah tugas moral Bawaslu,” ujarnya.

Pemkot Surabaya: Bawaslu adalah Penjaga Moral Demokrasi

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui Asisten I Pemkot Surabaya Muhammad Fikser, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan dan menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.

“Demokrasi yang sehat tidak hanya butuh partisipasi rakyat, tetapi juga integritas lembaga yang mengawalnya. Bawaslu adalah penjaga moral demokrasi,” tegas Fikser.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya siap bersinergi agar penyelenggaraan pemilu mendatang berlangsung aman, damai, dan bermartabat. “Kelembagaan yang kuat tidak hanya dibangun oleh aturan, tetapi juga oleh nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Menjaga kepercayaan publik adalah amanah terbesar dari rakyat,” ujarnya.

Refleksi Delapan Tahun Bawaslu dan Tantangan Era AI

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, menilai kegiatan ini sebagai ajang refleksi sekaligus pembelajaran bersama menjelang siklus pemilu berikutnya.

“Bawaslu kabupaten/kota kini sudah berusia delapan tahun. Forum ini menjadi ruang refleksi atas apa yang sudah dan belum kita capai,” katanya.

Anwar menyoroti bahwa pengawasan pemilu di masa depan akan menghadapi tantangan baru, terutama dari perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan rekayasa suara (deepfake) yang berpotensi dimanfaatkan untuk propaganda politik.

“Bayangkan, suara seseorang bisa ditiru untuk kampanye hitam. Ini tantangan nyata bagi lembaga pengawas,” ujarnya.

Meski begitu, Anwar mengungkapkan hasil survei nasional Kompas yang menempatkan Bawaslu dalam lima besar lembaga dengan tingkat kepuasan publik tertinggi. “Kami tidak berbesar kepala. Masih banyak yang harus diperbaiki, terutama di aspek regulasi dan kewenangan penanganan pelanggaran. Tapi ini bukti bahwa demokrasi kita makin matang,” tandasnya.

Diskusi Panel: Dari Legislasi hingga Etika Politik

Usai sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Zulfikar Arse Sadikin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, sebagai narasumber utama dengan tema “Desain Pemilu Pasca Putusan MK 135 dan Implikasinya bagi Kehidupan Politik.”

Diskusi yang dipandu oleh Dimas Anggara berlangsung dinamis dan interaktif, diikuti paparan dari Sekretaris KIPP Jatim Deda Rainditya, Akademisi UNAIR Airlangga Pribadi, serta Tokoh Masyarakat Sri Setiadji.

Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa pengawasan pemilu bukan sekadar kerja administratif, melainkan kerja moral yang menuntut integritas, kedewasaan politik, dan keberanian menjaga nilai-nilai demokrasi.

“Pengawasan pemilu bukan hanya urusan prosedural, tapi amanah untuk menjaga nurani bangsa,” pungkas Novli Bernado Thyssen. [@]