Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » FORUM OPINI » Kerikil Dalam Sepatu Pemerintahan Prabowo Yang Bernama Jokowi 

Kerikil Dalam Sepatu Pemerintahan Prabowo Yang Bernama Jokowi 

  • account_circle Arie Khauripan
  • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Saiful Huda Ems.

DIAGRAMKOTA.COM – Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke 8, banyak agenda Pemerintahan Prabowo menjadi terhambat gara-gara banyaknya campur tangan politik Jokowi, yang dimanfaatkannya untuk melindungi kepentingan politik diri dan keluarganya sendiri.

Penggunaan aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politik Jokowi misalnya, membuat suasana kebangsaan terus mengalami kegaduhan, yang akibatnya banyak investor tak lagi berminat berinvestasi dan lari ke luar negeri. Terlebih investor dari luar negeri yang kini semakin malas untuk berinvestasi di Indonesia.

Mungkin karena hal itu, Presiden Prabowo mulai gerah dengan sikap-sikap politik Jokowi, dan lama-lama berusaha sedikit-demi sedikit mengambil jarak, bahkan kadang mengambil sikap sangat tegas dengan Jokowi.

Ya Jokowi, mantan Presiden yang mengakhiri masa kepemimpinannya dengan sambutan internasional yang sangat meriah, sebagai nominasi Presiden Terkorup Dunia 2024 oleh OCCRP, dan beritanya mendunia.

Kita bisa mencermati ketegasan Presiden Prabowo terhadap Jokowi itu dari kejadian dibongkarnya pagar laut. Pagar laut sepanjang 30 KM oleh TNI AL atas perintah langsung dari Presiden Prabowo. Kuat dugaan proyek lahan diatas laut itu sudah terbit HGB, atas kesepakatan pengusaha oligarki untuk pertukaran proyek PIK 2 dengan IKN.

Nah, begitu pagar laut sepanjang 30 KM lebih itu dibongkar oleh TNI AL, maka ambisi terselubung Jokowi yang ingin cepat-cepat menyelesaikan pembangungan IKN yang memerlukan dana perawatan Rp. 1,4 Triliun setiap bulannya kandas, dan IKN akan terancam menjadi Proyek Mangkrak Ambisius terbesar sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia !.

Padahal sebelumnya para buzzer mulai dari kelas teri, tengiri sampai Buzzer kelas Ikan Paus telah dikerahkan untuk membelokkan persepsi publik, bahwa pagar laut itu sengaja dibangun oleh para nelayan disana untuk budi daya udang. Ini bulshit tingkat tinggi yang menembus langit !.

Darimana para nelayan bisa membuat pagar dari jutaan bambu yang membentang puluhan kilometer seperti Tembok Berlin itu, kalau bukan didanai oleh oligarki yang sebelumnya melakukan kesepakatan ilegal dengan Jokowi ?!.

Proyek-proyek ambisius yang sangat banyak merugikan masyarakat dan yang mengatas namakan Proyek Strategis Nasional di era Pemerintahan Jokowi, sekarang telah banyak menuai perlawanan dari rakyat, akibatnya kemudian di masa Pemerintahan Prabowo ini telah terjadi ketidak kepastian hukum yang merugikan banyak kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga pengusaha.

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang diperjuangkannya sangat lama, tentu Presiden Prabowo menginginkan kemajuan yang sangat berarti bagi Republik ini. Untuk melaksanakan semua itu, Presiden Prabowo tentu pula sangat membutuhkan dukungan dari semua kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga elit partai-partai politik.

Namun Sang Mantan rupanya tidak menginginkan itu, hingga ia terus menerus mengerahkan buzzer-buzzer politiknya untuk membentur-benturkan kedua kubu politik terbesar di negeri ini, yakni kubu Pemimpin Pro Demokrasi, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri dan kubu Pemerintah yang berada dalam kepemimpinan Pak Prabowo Subianto.

Padahal jika kita melihat latar belakang historis  antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo telah mendorong adanya titik temu historis dan agenda-agenda ideologis. Hal ini nampak dalam Pidato politik Ibu Ketua Umum PDIP dalam Pembukaan HUT Partai, dengan mengucapkan terimakasih atas pelurusan sejarah terhadap Bung Karno.

Jadi sikap politik Ibu Megawati pada Pemerintahan Prabowo itu sangat positif, mendukung dan memperkuat, namun tidak pada Wapres Gibran Rakabuming Raka yang selalu sibuk berkampanye ria untuk kepentingan Pilpresnya. Meskipun 2029 itu masih sangat lama, kecuali ia ingin menjegal Presiden Prabowo di tengah jalan !.

Di pasar tradisional, harga perkilo gram Cabe Rawit saat ini sudah hampir menyamai harga perkilo gram daging sapi. Banyak pula pengusaha yang mulai stres karena tidak mampu membayar gaji para pekerjanya, yang berakibat PHK terjadi di mana-mana.

Ekonomi benar-benar mengalami kemerosotan, kalau Jokowi dan Fufufafa tidak segera menghentikan kluyurannya kemana-mana untuk mencuri start kampanye Pilpres yang masih sangat lama (2029), maka stabilitas politik Pemerintahan Prabowo akan terus mengalami gonjang-ganjing.

Oleh karena itu sangat wajar sekali jika Presiden Prabowo harus mulai diingatkan untuk membersihkan krikil-krikil dalam sepatunya, yang masih terus menerus menghambat agenda 100 hari dan agenda strategis kedepan pemerintahannya.

Kerikil dalam sepatu Pemerintahan Prabowo yang bernama Jokowi, yang memaksakan anaknya yang tidak cakap untuk menjadi Wapres.

Bayangkan, entah karena tidak tahu tugas dan fungsinya sebagai Wapres atau entah mungkin karena didikte oleh bapaknya, Wapres Gibran kerap memanggil para menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo, dengan membuat program-program yang tidak sinkron dengan Presiden Prabowo.

Bagaimana bisa seorang Wapres membuat program Pengaduan Rakyat, yang sangat kental dengan aroma penjaringan dukungan untuk pencapresannya kelak?

“Ini tidak seharusnya dilakukan oleh Wapres, kecuali dirinya sudah merasa sebagai presiden, dan presiden yang sesungguhnya, yakni Prabowo Subianto dianggapnya sebagai inkarnasi Presiden Jokowi 3 periode.”

Hemmm…aneh memang prilaku politik Jokowi dan anaknya ini, yang awalnya dikira oleh para pendukungnya sebagai Suhu, namun ternyata hanya pengedar Susu. (dk/SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik. Artikel merupakan pendapat pribadi penulis. 

  • Penulis: Arie Khauripan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Golkar Surabaya dr Akmarawita Kadir

    Golkar Surabaya Dorong Tambah Dapil dan 55 Kursi DPRD, Nilai Representasi Politik Belum Proporsional

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 372
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – DPD Partai Golkar Kota Surabaya menilai komposisi daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi DPRD Surabaya saat ini sudah tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa. Karena itu, Golkar  Surabaya mendorong adanya penambahan dapil menjadi 7–9 wilayah dan total kursi DPRD menjadi 55. Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, […]

  • Contoh SPMT PPPK Guru 2025 Resmi untuk Administrasi Kepegawaian

    Contoh SPMT PPPK Guru 2025 Resmi untuk Administrasi Kepegawaian

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 286
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Penunjukan guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tidak berakhir setelah Surat Keputusan pengangkatan dikeluarkan. Setelah dinyatakan lulus dan secara resmi ditugaskan di satuan pendidikan, terdapat beberapa dokumen administrasi tambahan yang harus dipenuhi agar status kepegawaian diakui secara sah. Salah satu dokumen yang penting adalah Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas atau SPMT. Dokumen […]

  • Gudeg dan rawon khas Surabaya

    Menjelajahi Kuliner Surabaya dengan 5 Langkah Praktis

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kuliner Surabaya adalah salah satu daya tarik kota Surabaya, umumnya menawarkan hidangan khas Jawa Timur seperti rawon dan gudeg. Berdasarkan data, rata-rata wisatawan menghabiskan sekitar 20 ribu hingga 50 ribu rupiah untuk mencoba makanan khas Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kuliner Surabaya relatif terjangkau. Kuliner Surabaya merupakan salah satu kekayaan budaya dan tradisi yang […]

  • Aib Penegakan Hukum: Penundaan Eksekusi Silfester, Bukti Nyata Abuse of Power dan Pengawasan yang Mati Suri

    Aib Penegakan Hukum: Penundaan Eksekusi Silfester, Bukti Nyata Abuse of Power dan Pengawasan yang Mati Suri

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Kritik terhadap Proses Eksekusi Putusan Pengadilan DIAGRAMKOTA.COM – Kasus yang menimpa Silfester Matutina, terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, kini berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Proses eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang seharusnya dilakukan secara tegas dan jelas justru menunjukkan ketidakjelasan yang sistematis. Direktur Eksekutif […]

  • Disney+ Hotstar, Inovasi Hiburan Digital XL Axiata untuk Masa Depan Konsumen

    Disney+ Hotstar, Inovasi Hiburan Digital XL Axiata untuk Masa Depan Konsumen

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 92
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, kembali memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan hiburan berkualitas kepada pelanggannya. Kali ini, XL Axiata menggandeng Disney+ Hotstar untuk menyediakan pengalaman hiburan digital yang lebih lengkap dan menarik. Dengan kolaborasi ini, pelanggan dapat menikmati berbagai konten hiburan internasional maupun lokal yang disajikan melalui […]

  • Kasus Pelecehan Anak di Diskotek Black Owl, DPRD Surabaya Temukan Kebijakan Tidak Jelas

    Kasus Pelecehan Anak di Diskotek Black Owl, DPRD Surabaya Temukan Kebijakan Tidak Jelas

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 194
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh seorang mantan karyawan Rekreasi Hiburan Umum (RHU) Black Owl di Jalan Basuki Rahmat menunjukkan isu yang lebih luas daripada sekadar tindak pidana. Komisi B DPRD Kota Surabaya menganggap kejadian ini sebagai bukti adanya kegagalan sistematis dalam pengawasan dan pengelolaan tempat hiburan malam di kota tersebut. […]

expand_less