Kondisi Terkini IKN, Disebut Kota Hantu, Politisi PDIP: Bukan Janji Prabowo

DIAGRAMKOTA.COM– Kondisi terkini ibu kota negara mendapat perhatian. – Saat ini, perkembangan IKN menjadi perbincangan. – Pembaruan terkini mengenai IKN menarik perhatian publik. – Kondisi terkini dari IKN kini menjadi sorotan utama.

Bahkan, kini dijuluki sebagai kota yang kosong.

Dilansir dari Tribunnews, politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean merespons mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut berisiko menjadi ‘kota mati’.

Selain itu, media asing dari Inggris, The Guardian, mengunggah artikel dengan judul Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming ‘ghost city’ pada hari Rabu, 29 Oktober 2025.

Di dalam artikel tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus.

Pertama, penurunan besaran anggaran pembangunan IKN dari masa mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan masa penerusnya, Presiden RI Prabowo Subianto.

Kemudian, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang enggan pindah tugas ke IKN.

Bangunan dan apartemen yang telah berdiri megah di IKN disebut kosong, hanya tampak para pekerja konstruksi dan wisatawan yang penasaran.

Bahkan, Prabowo dikatakan belum pernah mengunjungi IKN sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Kemudian, terdapat perhatian terhadap keputusan Prabowo yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diterbitkan pada Jumat (19/9/2025).

Berdasarkan artikel The Guardian ini, perubahan status IKN dari ibu kota negara menjadi ibu kota politik terlihat seperti penurunan posisi atau pengurangan tingkat kepentingannya.

Proyek besar pada masa Jokowi tersebut dikabarkan akan terhenti dan berakhir tidak selesai.

Jika IKN Selesai, yang Diuntungkan adalah Jokowi, Bukan Prabowo

Mengenai isu IKN yang dikabarkan akan menjadi kota mati, Ferdinand Hutahaean mengatakan, Prabowo tidak terlalu memprioritaskan kelanjutan pembangunan kota yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Laki-laki yang bergabung ke PDIP pada Juni 2023 mengatakan, terdapat dua alasan yang menunjukkan kemungkinan Prabowo tidak segera menyelesaikan proyek IKN seperti yang pernah diharapkan Jokowi.

Hal ini diungkapkan Ferdinand saat menjadi pembicara dalam acara Sapa Indonesia Malam yang diunggah ke saluran YouTube KompasTV Palu, Selasa (4/11/2025).

Pertama, Ferdinand mengatakan, karena IKN bukan merupakan janji politik yang disampaikan Prabowo saat kampanye sebagai calon presiden.

“Jika kita masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, kami tidak melihat adanya alasan kuat dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan IKN secara cepat seperti yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi,” ujar Ferdinand.

Mengapa begitu? Karena secara politik, IKN ini bukanlah komitmen politik Pak Prabowo.

Kedua, Ferdinand menyatakan, jika IKN selesai dibangun, yang mendapat manfaat bukanlah Prabowo, melainkan Jokowi.

Hal itu akan menjadi pertimbangan politik bagi Prabowo, apakah akan mempercepat penyelesaian IKN atau tidak.

“Jika ini diselesaikan oleh Pak Prabowo, maka yang memperoleh keuntungan politik dari sini bukanlah Gerindra dan Pak Prabowo, melainkan Jokowi,” ujar pria yang pernah menjadi anggota Partai Demokrat.

Karena nama yang akan diingat orang di IKN, bukan nama Pak Prabowo.

Maka, hal ini tentu menjadi pertimbangan politik bagi Prabowo dalam mengendalikan langkahnya dalam melaksanakan pembangunan di IKN.

Isu IKN: Banyak Tujuan Jokowi Belum Terpenuhi, Jangan Terlalu Berharap Tinggi Sekarang

Mengenai IKN yang dikabarkan berpotensi menjadi kota hantu, Ferdinand Hutahaean menyatakan, sebenarnya pihak PDIP masih memiliki harapan bahwa proyek IKN dapat selesai dengan baik.

Namun, ia juga menyoroti catatan atau riwayat pernyataan Jokowi terkait IKN yang ternyata tidak terwujud.

Maka, ia meragukan apakah IKN dapat segera selesai dibangun.

Ferdinand mengatakan, PDI Perjuangan pada dasarnya ingin proyek IKN selesai. Itu adalah harapan. Ya, tentu kita memiliki harapan yang positif.

Tetapi, jika kita melihat fakta-fakta yang ada saat ini, bahwa putra pertama Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata semua target yang beliau sampaikan terkait dengan IKN tidak dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Karena beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan bahwa akan selesai, akan berkantor di sana, ASN akan dipindahkan dan semuanya tidak pernah terwujud saat beliau masih menjabat sebagai presiden yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan instrumen pemerintahan dalam melaksanakan perintahnya.

Tetapi ternyata tidak pernah terwujud.

Selanjutnya, Ferdinand Hutahaean juga mengkritik pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang optimis menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan, terlebih jika kondisi ekonomi Indonesia membaik.

Menurutnya, pernyataan Purbaya juga perlu dipertimbangkan, karena peningkatan kondisi ekonomi tidak bisa diprediksi.

Maka, Ferdinand mengajak, mengenai IKN boleh bersikap optimis, tetapi jangan sampai mengabaikan kenyataan, terutama ketika target Jokowi tidak tercapai.

“Nah, jika kita memperhatikan pernyataan Pak Purbaya, Pak Purbaya menyampaikan bahwa ekonomi baik, tetapi sekarang kita belum tahu kapan ekonomi ini akan menjadi baik. Kita tidak tahu,” kata Ferdinand.

Maka, semua ini adalah harapan. Boleh saja seseorang berbicara dengan optimisme, tetapi tidak salah juga untuk melihat realitas yang terjadi, bahwa sejak pemerintahan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, target-targetnya belum tercapai.

Apalagi sekarang setelah Bapak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, pasti kita semakin meragukan bahwa IKN ini akan selesai.

Terakhir, Ferdinand menganggap, meskipun Prabowo masih berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan IKN, tetap dipertanyakan seberapa besar tekadnya dalam menyelesaikan proyek tersebut.

“Kami dari PDI Perjuangan melihat, tentu Pak Prabowo akan terus berupaya menjalankan pembangunan IKN. Namun, persentase pencapaiannya ini masih perlu kita tanyakan,” ujar Ferdinand.

Seberapa besar sebenarnya keinginan Pak Prabowo untuk menyelesaikan hal ini.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak Prabowo tidak memiliki alasan politik yang kuat untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cepat.

Informasi terlengkap dan menarik lainnya di Googlenews DIAGRAMKOTA.COM