Peringatan Hari Buruh Internasional 2026: Ratusan Buruh Mojokerto Berangkat ke Surabaya dengan 9 Tuntutan Utama

DIAGRAMKOTA.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 menjadi momen penting bagi para pekerja di Jawa Timur. Ratusan buruh dari kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) Mojokerto bergerak menuju Gedung Negara Grahadi di Surabaya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi ini tidak hanya sebagai bentuk peringatan, tetapi juga sebagai upaya memperjuangkan hak-hak pekerja dalam kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti.

Kondisi Ekonomi yang Mengancam Stabilitas Pekerja

Kondisi global saat ini memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi pekerja. Ancaman PHK akibat konflik di kawasan Timur Tengah serta penurunan daya beli akibat inflasi menjadi isu utama yang dibahas. Dalam aksi ini, para buruh menuntut solusi konkret dari pemerintah dan pengusaha agar kondisi kerja tetap dapat dijaga.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau Gus Barra, hadir langsung dalam proses pelepasan rombongan buruh. Ia memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan. “Saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh para buruh untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan mereka,” ujar Gus Barra.

9 Tuntutan Krusial yang Disampaikan

Dalam aksi May Day 2026, buruh membawa sejumlah tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan pengusaha. Berikut adalah daftar lengkap dari 9 tuntutan tersebut:

• Reformasi Perpajakan: Penghapusan pajak THR, bonus, JHT, dan dana pensiun, serta penyesuaian PTKP.
• Hapus Outsourcing: Menolak sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan keberlanjutan karir.
• Tolak Upah Murah: Menuntut penyesuaian upah yang layak sesuai inflasi dan biaya hidup.
• Stop PHK Massal: Mendesak pemerintah menghentikan ancaman PHK akibat imbas konflik Timur Tengah.
• RUU Perampasan Aset: Mendukung pemberantasan korupsi demi keadilan sosial.
• Ratifikasi Konvensi ILO 190: Perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
• Perlindungan Pekerja Digital: Payung hukum bagi mitra platform ojek online dan kurir.
• Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Peningkatan standar keamanan di lingkungan industri.
• Jaminan BPJS Kesehatan: Mendesak negara menagih iuran yang belum dibayarkan pengusaha melalui Kejaksaan RI agar layanan kesehatan peserta PPU tidak terganggu.

Skema Pengamanan dan Rute Perjalanan

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama perjalanan, pihak kepolisian menyiagakan sebanyak 225 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait. Rombongan buruh terbagi menjadi dua skema transportasi utama, yaitu bus dan mobil pribadi serta kendaraan roda dua.

Rute yang dipilih untuk rombongan bus dan mobil pribadi dimulai dari Ruko NIP menuju Jalan Raya Ngoro, kemudian ke Jalan Raya Kejapanan, dan masuk ke Tol Arteri Porong menuju pusat Kota Surabaya. Sementara itu, rombongan kendaraan roda dua menggunakan jalur arteri melalui Pungging, Simpang Empat Panjer, Mojosari, Prambon, dan Krian di Sidoarjo sebelum bergabung dengan massa aksi DPW FSPMI Jatim di Bundaran Waru (Cito).

Pihak kepolisian mengimbau pengguna jalan lain untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas mengingat adanya potensi kepadatan arus di titik-titik pertemuan massa menuju Surabaya.

Tanggapan dari Pemimpin Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir dalam aksi May Day 2026 di Surabaya. Ia menyetujui 9 dari 11 tuntutan buruh Jawa Timur. “Saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan serikat buruh dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi pekerja,” ujar Khofifah.

Selain itu, ia juga berjanji akan memberikan rumah murah bagi buruh Jawa Timur sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan mereka. “Ini adalah komitmen saya untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlakuan yang layak,” tambahnya.

Aksi May Day 2026 ini menjadi bukti bahwa para buruh tidak hanya sekadar turun ke jalan, tetapi juga memiliki misi strategis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan stabil. Dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan, harapan besar diarahkan pada pemerintah dan pengusaha untuk segera merespons kebutuhan para pekerja.***