BPKP Sulut Kunjungi Bolsel, Bahas Pengawasan dan Progres RS PHTC

DIAGRAMKOTA.COM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadiri kunjungan kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Kerja Bupati, Selasa (4/11/2025). Kedatangan rombongan BPKP disambut langsung oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.

Ikut hadir bersama Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, S.STP., MAP., Asisten III Setda, Direktur RSUD, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, dan sejumlah pejabat lainnya.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus berkoordinasi antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam memperkuat keterpaduan dalam pengawasan keuangan serta pembangunan wilayah.

Kepala BPKP Sulut, Heru Setiawan, yang hadir bersama Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya Didi Lamris, menyampaikan bahwa ke depan BPKP akan membentuk Tim Pengawas Wilayah Hutan (PKH). Langkah ini sebagai tindak lanjut dari laporan mengenai kegiatan pertambangan yang tidak sepenuhnya dilaporkan secara resmi.

“Satuan Tugas PKH dibentuk guna mengembalikan kepemilikan negara terhadap kawasan hutan yang dikelola secara ilegal. Kami berharap satuan tugas ini tidak hanya ramai di awal, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah,” kata Heru.

Ia juga menyebutkan prestasi pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Menurutnya, tingkat kesejahteraan penduduk masih termasuk dalam kategori baik, sedangkan indeks pendidikan berada di atas rata-rata nasional.

Heru juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden, yaitu pembangunan Rumah Sakit PHTC yang hanya dialokasikan kepada 12 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk dua wilayah di Sulut: Bolsel dan Bolmut.

“Program ini membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan integritas, hati-hati, dan proses tender berjalan secara normal,” katanya.

BPKP berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan melakukan evaluasi berkala selama proses pembangunan berlangsung, termasuk mengawasi perubahan satuan barang hingga perkembangan pelelangan.

Menurut Heru, kemajuan pembangunan RS PHTC di Bolsel saat ini lebih baik dibanding beberapa daerah lain yang masih mengalami hambatan teknis.

Ia meminta Inspektorat Bolsel untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan melaporkan perkembangan setiap minggu. Tim BPKP juga direncanakan akan turun langsung ke lapangan guna mengamati proses pembangunan.

Selain pengembangan infrastruktur, BPKP juga ikut memantau Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

“Program MBG perlu diawasi bersama. Koordinasi antara satgas dan pemerintah daerah sangat penting, termasuk melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Heru.

Bupati Iskandar Kamaru mengapresiasi seluruh petunjuk dari BPKP. Ia menyampaikan bahwa meskipun Bolsel tidak memiliki tambang besar seperti beberapa wilayah lain, namun angka kemiskinan di Bolsel justru lebih rendah.

Ia juga memastikan perkembangan pembangunan RS PHTC terus diawasi secara ketat.

“Inspektorat turun ke lapangan setiap minggu dan mengadakan rapat virtual rutin dengan BPKP. Pengawasan dilakukan hingga pemeriksaan alat kesehatan,” kata Bupati.

Mengenai program MBG, Bupati menyampaikan bahwa Bolsel telah melaksanakan program tersebut di dua lokasi, dengan Satgas MBG yang dipimpin oleh Wakil Bupati.

“Di masa depan masih terdapat lima titik tambahan. Kami terus berkoordinasi dengan BPKP agar seluruh program berjalan sesuai aturan tanpa hambatan,” tutupnya.***