Ringkasan Berita:
- Pemkot Surabaya usut dugaan pungutan liar rekrutmen pegawai baru yang menyeret satu oknum ASN.
- Wali Kota Eri Cahyadi tawarkan status justice collaborator berupa keringanan sanksi guna membongkar keterlibatan pejabat hingga Kepala Dinas.
- Dishub Surabaya tegaskan seleksi pegawai sepenuhnya gratis lewat Pansel resmi dan minta warga segera lapor ke Command Center 112.
DIAGRAMKOTA.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menindak tegas para pegawai yang terlibat praktik pungutan liar (pungli) tanpa tebang pilih demi mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan tertib. Langkah tersebut dipertegas dengan peringatan keras Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Surabaya agar tidak bermain-main dengan integritas, khususnya dalam proses rekrutmen kepegawaian.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Eri saat memimpin agenda Apel Pagi Struktural yang berlangsung di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026). Dalam arahannya, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya saat ini tengah mendalami temuan dugaan kasus pungli baru yang telah melibatkan satu oknum ASN.
Eri meminta seluruh pihak terkait, baik korban yang membayar maupun pelaku perantara di lapangan, untuk tidak takut bersuara membuka peta aliran dana haram tersebut ke hadapan publik dan penegak hukum.
“Saya berharap teman-teman yang pernah menyampaikan ini, tolong sampaikan. Kalau ada orang masuk berbayar tapi tidak menyampaikan, waktu diproses lalu ternyata berbayar, bisa kena sanksi juga. Saya ingin tahu uang itu disetor ke siapa, apakah melibatkan atasannya atau tidak, agar Pemkot benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Eri secara lugas di hadapan para peserta apel.
Skema Justice Collaborator: Keringanan Sanksi untuk Pembongkar Aliran Dana Pejabat
Demi memutus mata rantai kecurangan dari akarnya, Wali Kota Eri menyiapkan skema keringanan sanksi bagi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator. Tawaran perlindungan ini dibuka khusus bagi mereka yang bersedia membongkar jejaring pungli hingga ke level pengambil kebijakan, termasuk dugaan keterlibatan pejabat struktural maupun Kepala Dinas (Kadis).
Kendati demikian, Eri menegaskan tidak akan berkompromi terhadap pelaku yang terbukti bersalah dan memilih bungkam. Sanksi pemecatan telah disiapkan secara bertingkat sesuai payung hukum dan regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Kalau tenaga kontrak, ada pungli langsung dikeluarkan. Untuk ASN, ada proses hukum berat yang dilaporkan ke BKN sebelum pemecatan. Namun, kalau mereka berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau Kadis yang menerima, sanksinya akan saya kurangi. Kalau diam saja, sanksinya tetap berhenti di dia,” tegasnya.
Atas dasar instruksi tersebut, Eri meminta seluruh Kepala Dinas segera mengumpulkan staf di unit kerja masing-masing guna meneruskan dan mengawal penegakan disiplin integritas ini secara menyeluruh tanpa celah.
Eri Cahyadi: Filosofi Panas Terik Balai Kota, Peringatan bagi Pemimpin Ber-AC
Agenda apel struktural kali ini sengaja dirancang berbeda dari biasanya. Di samping menyoroti isu integritas dan pungli, Eri menekankan pentingnya empati serta kepekaan sosial para pejabat publik terhadap realitas kehidupan masyarakat Surabaya.
Eri sengaja menggelar apel tepat di bawah terik matahari siang sebagai simbol peringatan moral agar pejabat Pemkot Surabaya menanggalkan kebiasaan hanya duduk nyaman di ruang berpendingin udara (AC).
“Warga Surabaya mencari nafkah tidak kenal siang atau malam. Pemimpin jangan hanya di dalam ruangan, tidak tahu panasnya matahari. Ayo rasakan panasnya, agar tahu apa yang dirasakan warga, lalu turun memberikan kesejahteraan,” seru Eri mengingatkan esensi kepemimpinan.
Rekrutmen Dishub Dipastikan Gratis: Laporkan Modus Penipuan ke Hotline 112
Merespons arahan wali kota terkait pencegahan pungli di sektor teknis, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, khususnya di tubuh Dishub, berlangsung transparan melalui Panitia Seleksi (Pansel) resmi tanpa dipungut biaya sepeser pun.
“Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur atau tertipu oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang,” pesan Trio secara terbuka.
Kanal Pengaduan Resmi Pemkot Surabaya
Trio meminta masyarakat yang mencium kejanggalan atau menjadi korban penipuan berkedok rekrutmen kepegawaian untuk segera melapor secara langsung melalui saluran resmi Pemkot Surabaya:
- Command Center / Hotline Bebas Pulsa: 112 (Hotline Resmi Wali Kota Surabaya)
- Layanan Aduan Langsung: Nomor WhatsApp resmi Dinas Perhubungan Kota Surabaya
“Setiap rekrutmen pasti terbuka melalui Pansel. Jika ada yang meminta uang, itu dipastikan oknum. Silakan langsung laporkan kepada kami,” pungkas Trio.


















