Surabaya, Diagramkota.com – Banjir rob menjadi masalah serius yang terus mengancam wilayah pesisir Kota Surabaya. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, DPRD Surabaya memberikan perhatian khusus melalui rekomendasi pembangunan pintu air di muara Kali Jagir. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah masuknya air laut ke kawasan permukiman saat musim hujan.
Pintu Air Jadi Solusi Utama
Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan, keberadaan pintu air di muara Kali Jagir sangat penting untuk mengendalikan aliran air laut yang masuk ke daerah rendah saat pasang air laut berbarengan dengan curah hujan tinggi.
“Selama ini, air dari laut masuk lewat muara tersebut. Kasus banjir dua hari lalu menjadi bukti sulitnya penanganan karena tingginya curah hujan berbarengan dengan pasang air laut. Solusinya, kita butuh pintu air di muara Kali Jagir,” ujar Eri Irawan dalam rapat komisi.
Anggaran Besar dan Keterlibatan APBN
Pembangunan pintu air diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar, jika menggunakan metode Corrugated Steel Sheet Pile (CSSP). Angka tersebut cukup besar, sehingga DPRD bersama Pemkot Surabaya akan mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap APBN ikut mendukung. Sebab, wilayah sungai tersebut sebenarnya berada di bawah pengelolaan dan kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS Brantas,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Langkah Jangka Pendek Sementara
Sementara menunggu realisasi pembangunan pintu air, Pemkot Surabaya akan melakukan normalisasi Kali Jagir hingga kawasan muara. Proyek pengerukan tersebut dimulai pada 16 Juli dan ditargetkan berlangsung selama hampir satu bulan.
“Mulai tanggal 16 Juli kemarin proses normalisasi Kali Jagir sampai ke muaranya dimulai. Ini akan berlangsung selama hampir satu bulan. Kami dari Komisi C juga akan turun langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan progresnya berjalan optimal,” katanya.
Peremajaan Alat Berat dan Evaluasi Anggaran
Selain normalisasi sungai, Komisi C juga menilai peremajaan alat berat menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Eri menyebut sebagian besar alat yang digunakan untuk normalisasi sungai telah berusia lebih dari satu dekade sehingga perlu diganti melalui penganggaran tahun depan.
Dalam evaluasi LKPJ, Komisi C juga menyoroti realisasi APBD 2025 di sektor pekerjaan umum. Dari alokasi anggaran sekitar Rp1,7 triliun, realisasi belanja mencapai Rp1,56 triliun atau sekitar 88 persen. Beberapa proyek diputus kontraknya karena pihak kontraktor tidak memenuhi standar pelaksanaan.
Target Meningkatkan Ketahanan Kota Surabaya
Eri menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan pintu air, tetapi juga normalisasi sungai, peremajaan alat berat, dan optimalisasi rumah pompa. Salah satunya adalah penyelesaian Rumah Pompa Petani Nginden yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
“Target ke depannya jelas, mempercepat waktu surut air, memperkecil luas genangan, serta meminimalkan durasi banjir di titik-titik rawan Kota Surabaya,” pungkasnya.
Strategi Jangka Panjang untuk Menangani Banjir Rob
Dengan berbagai langkah yang diambil, DPRD Surabaya berharap dapat meningkatkan ketahanan kota terhadap ancaman banjir rob. Selain itu, mereka juga akan terus memantau perkembangan proyek dan menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran agar hasilnya optimal.
