Pemkot Surabaya Tetapkan Strategi Pembangunan 2026 dengan Fokus pada Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 12,755 triliun, Surabaya berkomitmen untuk melakukan akselerasi di berbagai sektor strategis, termasuk penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan sosial.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan bahwa seluruh program pembangunan 2026 akan tetap mengedepankan kesejahteraan sosial dan kebijakan pro-rakyat. Ia menilai bahwa keberanian dalam pengambilan keputusan sangat penting agar APBD mampu mendorong pergerakan ekonomi secara optimal.

“Pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh mundur meski ada pengurangan transfer daerah. Jadi, dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kekuatan kebersamaan agar Surabaya tetap maju,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Pertumbuhan Ekonomi yang Tercatat Tinggi

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad, pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2026 ditargetkan mencapai 5,80 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 5,59 persen secara tahunan (yoy).

Secara historis, perekonomian Kota Surabaya sempat mencapai puncaknya pada 2022 dengan pertumbuhan 6,51 persen. Perekonomian kemudian bergerak relatif stabil di kisaran 5,70–5,76 persen sepanjang 2023–2024.

Struktur Ekonomi yang Masih Dominasi Sektor Perdagangan dan Industri

Irvan menjelaskan bahwa struktur ekonomi Surabaya masih ditopang oleh tiga sektor utama. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 27,63 persen.

Kontributor terbesar berikutnya adalah Industri Pengolahan sebesar 18,99 persen, disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menyumbang 14,81 persen. Ketiga sektor ini masih menjadi tulang punggung perekonomian Kota Surabaya.

Target Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, Pemkot Surabaya juga menargetkan peningkatan signifikan pada indikator kesejahteraan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2026 diproyeksikan turun menjadi 4,47 persen melanjutkan tren penurunan dari 9,68 persen pada 2021.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 3,48 persen dari realisasi 3,96 persen pada 2024 dan 3,56 persen pada 2025. Menurut Irvan, penurunan angka kemiskinan diarahkan melalui intervensi terpadu yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan berbasis kewilayahan.

Investasi untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi lokal, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 37,42 miliar untuk program penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada 2026. Anggaran ini diwujudkan melalui 16 program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengalokasikan Rp 1,62 miliar untuk penguatan sektor ekonomi kreatif melalui tiga program yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar). Langkah tersebut sejalan dengan upaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan pariwisata.

Indikator Makro Utama yang Dituju

Pemkot Surabaya menargetkan beberapa indikator makro utama yang menjadi sasaran pembangunan Surabaya pada 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio gini, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting.

Seluruh indikator tersebut diintegrasikan dalam sistem perencanaan berbasis kinerja melalui Government Resources Management System untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.

Komitmen pada Lingkungan dan Reformasi Birokrasi

Di sektor lingkungan, Pemkot Surabaya menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 245.816,22 ton CO2 ekuivalen pada 2026. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mencapai 96,11. Angka ini disesuaikan dengan perubahan metode penilaian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pemerintahan Digital.

Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

Dalam APBD 2026, Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp 2,83 triliun atau 22,49 persen untuk fungsi pendidikan dan Rp 2,46 triliun untuk fungsi kesehatan. Alokasi ini ditetapkan sebagai bentuk komitmen pemenuhan hak dasar masyarakat sekaligus peningkatan IPM.

Di sektor pendidikan, Pemkot Surabaya berencana membangun enam unit sekolah baru yang terdiri atas satu SD Negeri dan lima SMP Negeri di sejumlah kecamatan. Sementara itu, di sektor kesehatan, penguatan layanan dilakukan melalui program satu Balai RW satu tenaga kesehatan, satu kelurahan satu ambulans, penguatan layanan neonatal, integrasi puskesmas pembantu, serta pengembangan telehealth.

Visi Masa Depan Surabaya

Pemkot Surabaya juga mendorong pengembangan medical tourism yang didukung tujuh rumah sakit terakreditasi Kementerian Kesehatan. Selain itu, intervensi sosial terpadu juga dilakukan secara konsisten bagi kelompok rentan, mencakup perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa yang telah pulih.

“Secara keseluruhan, target pembangunan 2026 ditetapkan lebih progresif sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” imbuh Irvan.***