Satgas Anti-Preman Dibentuk Usai Rumah Lansia Surabaya Diratakan

DIAGRAMKOTA.COM – Pembentukan Satgas Anti-Preman oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi respons langsung atas kasus perusakan rumah nenek Elina Widjajanti (80) di Dukuh Kuwukan.

Peristiwa yang diduga melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) itu bukan sekadar konflik warga, melainkan alarm serius atas masih suburnya praktik premanisme di ruang hidup masyarakat kota.

Video perobohan rumah lansia hingga rata dengan tanah yang viral di media sosial memicu tekanan publik agar negara hadir secara nyata. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan semena-mena di Kota Pahlawan dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi.

Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, kasus tersebut sebenarnya telah ditangani aparat sebelum viral. Pihak kecamatan disebut sudah bergerak dan laporan telah masuk ke Polda Jawa Timur.

“Kejadian ini sudah ditangani Polda Jawa Timur. Sebelum viral sudah dilaporkan karena sudah ditangani pihak kecamatan. Saya secara pribadi akan berkoordinasi dengan Polda agar masalah ini menjadi atensi khusus dan segera diselesaikan. Harus ada kejelasan hukum karena yang salah ya, harus dihukum,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (27/12/2025).

Kasus ini menyoroti posisi kelompok rentan, khususnya lansia, yang kerap menjadi korban dalam konflik berbasis kekuasaan dan intimidasi.

Tanpa kehadiran negara yang tegas, warga berisiko menghadapi ketakutan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Pemkot Surabaya bersama TNI dan Polri akan membentuk Satgas Anti-Preman. Satgas ini dirancang melibatkan berbagai unsur masyarakat lintas suku sebagai upaya kolektif menjaga ketertiban kota.

Langkah ini disebut sebagai upaya preventif agar praktik intimidasi dan kekerasan berkedok ormas tidak kembali terjadi.

“InsyaAllah kita buatkan tempat di Pemkot Surabaya untuk Satgas Anti-Preman. Surabaya harus aman. TNI, Polri, dan seluruh elemen suku akan bergabung. Siapa pun yang melakukan premanisme akan ditindak dan dihilangkan dari kota ini,” ujarnya.

Pembentukan satgas ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa ancaman premanisme masih nyata dan belum sepenuhnya tertangani.

Tanpa penindakan konsisten, satgas berisiko hanya menjadi simbol reaksi sesaat, bukan solusi jangka panjang.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri juga menyatakan akan mengumpulkan para ketua ormas dan tokoh suku di Surabaya pada malam tahun baru atau awal Januari 2026.

Tujuannya, menyamakan visi menjaga kondusivitas kota.

“Kita ini warga Surabaya, mau suku apa pun, jangan sampai terpecah belah. Kita tidak boleh berbuat semena-mena atau menipu sesama warga Surabaya. Kalau ada yang tidak benar, ayo kita lawan bareng-bareng secara hukum,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga mulai melakukan asesmen terhadap kondisi nenek Elina. Tak hanya soal tempat tinggal atau bantuan fisik, pemerintah menyoroti dampak psikologis yang dialami korban akibat kehilangan rumah dan rasa aman.

“Yang paling penting adalah psikisnya. Kami juga menguatkan warga dan tetangga di sekitar lokasi. Surabaya boleh jadi kota besar, tapi jangan pernah kehilangan empati terhadap sesama. Harus saling menjaga dan menguatkan,” pesan Wali Kota Eri Cahyadi.

Namun empati saja tidak cukup. Publik kini menunggu langkah nyata: penegakan hukum yang transparan, sanksi tegas terhadap pelaku, serta jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang.

Wali Kota Eri Cahyadi pun mengimbau warga agar tidak terprovokasi melakukan aksi balasan atau benturan horizontal, dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian.

“Ayo warga Surabaya, kita saling menjaga dan mengawal proses hukumnya hingga tuntas dan Nenek Elina mendapatkan keadilan,” pungkasnya. (sms)