RTKD 2025: Pemkot Surabaya Kukuhkan Komitmen Keterbukaan Informasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Muhamad Fikser
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik melalui peringatan Right to Know Day (RTKD) 2025 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.
Mengusung tema “Satu Informasi Seribu Manfaat: Surabaya Memperkuat Fondasi Smart City dan Kota Global Menuju Kesejahteraan Rakyat”, kegiatan ini menjadi simbol kuat transparansi dan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Muhamad Fikser, menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan strategi utama dalam memperkuat visi Smart City dan daya saing global.
“KIP, seperti akses data anggaran, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dan mengawasi kinerja pemerintah. Muara dari semua ini adalah kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Fikser menambahkan, kolaborasi dengan KI Jatim menjadi bentuk keseriusan pemkot dalam menjaga standar transparansi.
“KI Jatim berperan sebagai pengingat sekaligus pendorong agar kami terus meningkatkan keterbukaan. Sengketa informasi yang kami terima menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi, dan kami meresponsnya dengan pelayanan yang lebih cepat dan transparan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Jatim, Yunus Mansur Yasin, menjelaskan bahwa RTKD 2025 dikemas dalam empat kegiatan besar agar pesan transparansi menjangkau seluruh lapisan masyarakat — dari akademisi hingga pelaku UMKM.
“Rangkaian dimulai dengan Seminar Keterbukaan Informasi di Bappedalitbang Surabaya yang melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan berbasis data,” jelas Yunus.
Ia berharap keterlibatan generasi muda mampu mendorong inovasi berbasis data terbuka.
“Misalnya menciptakan dashboard layanan publik atau riset yang meningkatkan kualitas hidup warga,” imbuhnya.
Selain seminar, dialog radio di Suara Surabaya menghadirkan narasumber dari KI Jatim, Ombudsman, dan Pemkot Surabaya. Program ini membahas kasus nyata penerapan keterbukaan informasi publik.
“Dialog ini menegaskan bahwa hak untuk tahu adalah bagian integral dari pelayanan publik yang inklusif,” kata Yunus.
Kegiatan lain bertajuk “Menegaskan Visi Global dan Kepatuhan Hukum” juga digelar melalui talkshow TV di JTV Surabaya pada 22 Oktober 2025.
M. Sholahuddin, Ketua Bidang Kelembagaan KI Jatim, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi kini menjadi indikator penting daya saing kota di tingkat internasional.
“Kehadiran narasumber internasional akan menilai bagaimana keterbukaan informasi menarik investasi, membangun kepercayaan, dan menjamin praktik pemerintahan yang selaras dengan norma global,” ujarnya.
Sebagai penutup, Pemkot Surabaya akan menggelar “Information Public Hearing” di Taman Bungkul pada 26 Oktober 2025. Acara ini dirancang agar warga dapat berinteraksi langsung dengan pejabat pemerintah melalui dialog terbuka, pameran UMKM, dan booth layanan publik.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata partisipasi publik, sekaligus penandatanganan massal ‘Public Hope’ sebagai dukungan terhadap budaya transparansi,” pungkas Sholahuddin. (dk/nw)
