Ketetapan Resmi dari Komisi Fatwa MUI
DIAGRAMKOTA.COM – Pada Jumat, 6 November 2026—yang bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H—Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar di Jakarta dan dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Keputusan ini menjadi langkah tegas dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya jangka panjang yang ditimbulkan oleh produk tembakau alternatif tersebut.
Definisi dan Karakteristik Produk Vape Menurut Fatwa
Dalam ketentuan umum fatwa, MUI menjelaskan bahwa:
- Rokok Elektronik (REL) atau lebih dikenal dengan sebutan vape adalah perangkat bertenaga baterai yang mampu memanaskan cairan berbahan dasar nikotin, gliserin, dan perisa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang kemudian dihirup oleh pengguna.
- Nikotin, sebagai zat utama dalam vape, merupakan senyawa alkaloid alami dari tanaman tembakau yang juga dapat disintesis secara kimia. Senyawa ini memiliki efek farmakologis kuat pada sistem saraf pusat, bersifat adiktif, serta terbukti merusak fungsi organ tubuh, termasuk paru-paru dan jantung.
Keberadaan nikotin dalam vape menjadi faktor utama yang mendasari keharaman penggunaannya menurut prinsip syariah, karena membahayakan jiwa dan kesehatan manusia—yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam.
Hukum Penggunaan Vape: Hukum Haram Berdasarkan Empat Alasan Utama
Fatwa MUI menyatakan bahwa penggunaan vape hukumnya haram dengan empat pertimbangan utama:
Berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental
Banyak penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa vape dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, gangguan pernapasan, penurunan fungsi imun, dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular serta kanker.Merusak lingkungan
Limbah baterai dan wadah plastik dari vape tidak mudah terurai, menyumbang polusi lingkungan dan mencemari tanah serta air jika tidak dikelola secara benar.Sebagai sarana pencegahan (sadd al-dzari’ah)
Dengan melarang vape secara tegas, MUI ingin mencegah potensi penyalahgunaan sebagai media peredaran narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya—terutama di kalangan remaja.Penyalahgunaan untuk konsumsi zat terlarang
Menggunakan vape untuk menyuntikkan atau menghirup zat-zat terlarang seperti THC, fentanyl, atau amfetamin dinyatakan haram mutlak, karena merupakan bentuk pelanggaran hukum dan agama yang sangat serius.
Langkah Kebijakan yang Disarankan kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait
Fatwa ini bukan hanya sekadar pernyataan normatif, tetapi juga menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga negara. Berikut rekomendasi yang disampaikan oleh MUI:
- Presiden dan DPR RI harus segera menyusun Undang-Undang Larangan Vape dengan sanksi tegas agar perlindungan terhadap masyarakat bisa dijamin secara hukum.
- Pemerintah perlu mengendalikan peredaran vape melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemenkes, Kemenperin, BPOM, BNN, dan Kemenkeu.
- Kementerian Kesehatan diminta membuat kebijakan larangan penggunaan vape berbasis prinsip perlindungan kesehatan publik.
- BPOM harus memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi vape, serta membangun sistem informasi bersama BNN dan aparat penegak hukum.
- Kementerian Perindustrian melarang izin baru industri vape dan mengevaluasi seluruh izin yang sudah ada dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan.
- Kementerian Keuangan diminta meninjau kembali kebijakan fiskal terkait vape, termasuk pajak dan subsidi, agar tidak mendukung konsumsi produk berbahaya.
- BNN dan aparat penegak hukum harus menutup celah peredaran narkoba melalui vape dan melakukan penindakan tegas terhadap siapa pun yang menggunakan perangkat vape untuk aktivitas ilegal.
- Ormas Islam, pesantren, sekolah, dan keluarga diminta aktif melakukan edukasi tentang bahaya vape dan hukumnya yang haram.
- Masyarakat diminta menjauhi vape dan turut serta melindungi anak-anak dan remaja dari paparan nikotin serta godaan ketergantungan.
Tindak Lanjut dan Penyebarluasan Fatwa
Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 6 November 2026. MUI juga menekankan pentingnya penyebarluasan fatwa ini ke seluruh lapisan masyarakat agar semua pihak, baik individu maupun institusi, mengetahui dan mematuhi keputusan ini. Jika di masa depan ditemukan kekurangan atau perlu penyempurnaan, fatwa akan diperbaiki sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kemaslahatan umat.
Penetapan fatwa ini ditandatangani langsung oleh:
– Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa
– Dr. H Aminudin Yakub, Wakil Sekretaris Jenderal MUI
Diketahui oleh:
– KH Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI
– Buya H Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI
Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga kualitas hidup dan moral bangsa, serta menegaskan kembali posisi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
