DIAGRAMKOTA.COM – Komisi B DPRD Surabaya mengingatkan Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan guna mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Anggota Komisi B, Baktiono, menekankan pentingnya penggunaan sistem digital dalam proses perizinan agar lebih cepat, transparan, dan efisien.
Pelayanan Perizinan Harus Lebih Efisien
Baktiono menjelaskan bahwa kemudahan dalam proses perizinan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Surabaya. Ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya harus memberikan pelayanan optimal melalui DPMPTSP agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak kesulitan dalam mengurus dokumen.
“Di tengah situasi ekonomi yang sedang menghadapi tantangan, kebijakan pemerintah harus proaktif dalam memberikan layanan yang mudah dan cepat,” ujarnya.
Sistem Digital Menjadi Solusi
Surabaya telah memiliki sistem pelayanan perizinan yang terus berkembang, mulai dari UPTSA hingga Surabaya Single Window (SSW) dan kini terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Baktiono menilai, pemanfaatan sistem digital ini sangat penting untuk mempercepat proses administrasi tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Lewat sistem digital, perizinan yang persyaratannya lengkap seharusnya bisa selesai dalam hitungan jam,” katanya.
Peningkatan Layanan Kesehatan Juga Diperlukan
Selain perizinan, Baktiono juga menyoroti pentingnya digitalisasi pelayanan kesehatan. Ia menyarankan agar sistem antrean daring di puskesmas dan rumah sakit ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tertib dan efisien.
Investor Harus Libatkan Masyarakat Lokal
Ia mencontohkan kasus ekspansi usaha Spesial Soto Boyolali (SSB) di Surabaya, di mana perbedaan klasifikasi jenis usaha seperti warung, depot, atau restoran bisa menjadi hambatan. Baktiono menilai, perlu adanya penyesuaian agar tidak menghambat proses investasi.
“Investor harus bekerja sama dengan warga lokal, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, masyarakat ikut merasakan manfaat investasi dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan usaha,” tambahnya.
Koordinasi Antara Pemerintah dan Masyarakat
Baktiono menekankan bahwa setiap masalah yang muncul di lapangan harus diselesaikan melalui jalur pemerintahan, mulai dari lurah hingga camat, tanpa melibatkan organisasi kemasyarakatan. Ia menilai, koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga iklim investasi di Surabaya tetap aman dan kondusif.
Tantangan dan Solusi
Menurut Baktiono, selain penguatan sistem digital, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan, langkah-langkah tersebut akan membantu Surabaya tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi pelaku usaha.
Langkah Konkret untuk Masa Depan Ekonomi
Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, Baktiono menyarankan agar Pemkot Surabaya terus memperluas mitra strategis, termasuk dengan pemerintah pusat, Pemprov Jatim, serta lembaga swasta dan filantropi. Hal ini dinilai dapat mempercepat penanganan berbagai isu ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Kepedulian terhadap pelayanan publik dan investasi merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Dengan komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha, Surabaya diharapkan mampu menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera.***
