Cak Yebe Dukung Pengusutan Tuntas Kasus Joki UTBK dan Dugaan Penjualan e-KTP
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko.(Cak YeBe)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya dalam mengungkap kasus joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang diduga berkaitan dengan praktik penjualan blanko e-KTP.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai pengungkapan kasus tersebut penting demi menjaga integritas sistem pendidikan sekaligus keamanan administrasi kependudukan.
“Kami mengapresiasi langkah Polrestabes Surabaya yang berhasil mengungkap kasus ini. Karena persoalannya sudah sangat serius dan menyangkut dokumen negara,” ujar Cak Yebe, Jumat (8/5/2026).
Diduga Gunakan Identitas Palsu
Kasus joki UTBK di Surabaya sebelumnya terbongkar setelah aparat kepolisian menemukan dugaan penggunaan identitas palsu dalam pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Dalam pengembangan penyelidikan, polisi juga menemukan indikasi penyalahgunaan blanko e-KTP yang digunakan untuk memanipulasi data peserta ujian.
Menurut Cak Yebe, apabila dugaan penjualan blanko e-KTP terbukti benar, maka persoalan tersebut tidak lagi sebatas kecurangan akademik, melainkan telah masuk kategori tindak pidana serius.
“Kalau benar ada praktik penjualan blanko e-KTP untuk kepentingan joki UTBK, maka ini tidak lagi hanya soal kecurangan akademik, tetapi sudah masuk ranah pidana serius,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Minta Jalur Distribusi Blanko e-KTP Diusut
Komisi A DPRD Surabaya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jalur distribusi blanko e-KTP dan mendalami kemungkinan keterlibatan oknum tertentu dalam kasus tersebut.
Cak Yebe menegaskan, proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Jangan berhenti pada pelaku joki saja, tetapi juga harus ditelusuri siapa yang memasok dan membuka akses dokumen tersebut,” katanya.
Dinilai Rusak Integritas Dunia Pendidikan
Ia juga menyoroti dampak serius penggunaan joki dalam seleksi nasional, terutama jika menyasar program studi strategis seperti fakultas kedokteran.
Menurutnya, praktik semacam itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap kualitas sistem pendidikan nasional.
“Jika proses UTBK khususnya fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran menggunakan joki maka ini alarm serius bagi dunia pendidikan. Bagaimana kualitas para dokter muda harapan bangsa kalau proses kelulusannya dibantu joki?” ujarnya.
Kebocoran e-KTP Dinilai Berbahaya
Selain berdampak pada dunia pendidikan, penyalahgunaan e-KTP juga dinilai berpotensi memicu persoalan di berbagai sektor layanan publik.
Cak Yebe mengingatkan bahwa e-KTP merupakan dokumen vital yang digunakan dalam banyak kebutuhan administrasi negara maupun layanan keuangan.
“E-KTP ini digunakan untuk banyak hal, mulai layanan perbankan sampai administrasi negara. Kalau sampai disalahgunakan, dampaknya bisa ke mana-mana,” katanya.
DPRD Minta Pengawasan Dukcapil Diperketat
Komisi A DPRD Surabaya turut meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memperkuat pengawasan administrasi kependudukan, termasuk distribusi blanko e-KTP dan sistem verifikasi identitas digital.
Menurutnya, pengawasan internal perlu diperketat agar kasus serupa tidak kembali terulang.
“Pengawasan distribusi blanko harus diperketat dan sistem verifikasi identitas juga harus diperbarui supaya pemalsuan seperti ini tidak mudah terjadi,” tandasnya.
Dorong Penggunaan Teknologi Biometrik
Selain pengawasan administrasi, Cak Yebe juga meminta panitia UTBK dan perguruan tinggi meningkatkan sistem pemeriksaan peserta melalui teknologi biometrik dan pencocokan langsung dengan database Dukcapil.
Sebab, modus kecurangan dalam seleksi nasional disebut semakin terorganisir dan kompleks.
“Kasus ini menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan harus terus diperkuat mengikuti perkembangan modus kejahatan,” pungkasnya.***
