Bukan Sekadar KTP, Ini Penjelasan Aldy Blaviandy soal Desil, Fasilitas Publik dan Beasiswa Pendidikan di Surabaya

DIAGRAMKOTA.COM — Anggota Komisi A DPRD Surabaya Aldy Blaviandy menegaskan bahwa fasilitas publik yang dibiayai melalui APBD harus diprioritaskan bagi warga yang memiliki KTP Surabaya. Penegasan itu disampaikan saat agenda reses bersama warga Kelurahan Kedungdoro di gedung olahraga (GOR) Chynbar, Minggu pagi (24/5/2026), yang turut membahas persoalan fasilitas publik, pendidikan dan bantuan beasiswa Pemuda Tangguh.

Dengan total APBD Kota Surabaya tahun 2025 yang mencapai Rp 11,8 triliun, tuntutan warga agar belanja daerah benar-benar menyentuh masyarakat setempat menjadi semakin relevan. Surabaya sendiri tercatat sebagai kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa, namun mobilitas warga pendatang yang tinggi kerap menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran program.

Aspirasi Warga: Pemerataan Fasilitas Umum Jadi Sorotan Utama

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait pemanfaatan fasilitas umum, bantuan sosial, hingga akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Aspirasi yang paling banyak disorot yakni perlunya pemerataan manfaat fasilitas publik agar benar-benar dirasakan masyarakat Surabaya.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Aldy menegaskan bahwa keberadaan fasilitas publik harus memiliki asas keadilan dan keberpihakan terhadap warga kota. Karena itu, mekanisme pendataan hingga verifikasi penerima manfaat dinilai penting untuk menghindari ketidaktepatan sasaran — apalagi mengingat Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia menjadi magnet urbanisasi yang terus tumbuh setiap tahunnya.

“Kalau fasilitas itu dibangun dari anggaran daerah, tentu harus diprioritaskan untuk warga Surabaya yang memiliki KTP Surabaya. Jangan sampai manfaatnya justru tidak maksimal dirasakan masyarakat kota sendiri,” ujar Aldy.

Jaring Pengaman Pendidikan bagi Ribuan Pelajar Surabaya

Selain membahas fasilitas publik, warga juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program bantuan pendidikan melalui beasiswa Pemuda Tangguh. Program tersebut dinilai sangat membantu pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.

Data Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan lebih dari 60.000 siswa tergolong dalam keluarga kurang mampu, sementara angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK masih menjadi perhatian serius pemerintah kota. Aldy, yang di Fraksi Golkar dikenal konsisten menyuarakan isu pemberdayaan pemuda, menyebut program Pemuda Tangguh sebagai salah satu instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Dukungan melalui beasiswa dinilai bukan hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia bagi masa depan Surabaya.

“Beasiswa Pemuda Tangguh harus terus diperkuat karena banyak anak muda Surabaya yang membutuhkan dukungan pendidikan agar bisa terus sekolah dan kuliah,” kata politisi Golkar tersebut.

Kenali Desil DTSEN, Aldy Blaviandy: Penentu Siapa yang Berhak Dapat Bantuan

Agar warga memahami mekanisme penerima manfaat, penting untuk mengenal sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial maupun fasilitas publik bersubsidi.

DTSEN membagi kondisi ekonomi warga ke dalam 10 desil (tingkatan), di mana Desil 1 adalah kelompok paling miskin dan Desil 10 adalah yang paling mampu. Dalam praktiknya, program bantuan pemerintah umumnya menyasar warga yang masuk Desil 1 hingga Desil 4.

Aldy Blaviandy menegaskan, sinkronisasi antara data DTSEN dan kepemilikan KTP Surabaya menjadi kunci agar tidak ada warga asli yang justru tergeser haknya oleh pendatang yang belum memenuhi syarat administratif.

“Datanya harus valid, KTP-nya harus Surabaya. Dua syarat itu yang memastikan fasilitas dan beasiswa benar-benar sampai ke tangan yang tepat,” tegasnya.

Reses DPRD: Momen Strategis Serap Aspirasi Langsung dari Masyarakat

Aldy menambahkan, reses menjadi momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah kota agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Bagi Aldy, turun langsung ke masyarakat bukan sekadar kewajiban legislatif, “Melainkan cara Fraksi Golkar memastikan suara akar rumput benar-benar terkoneksi dengan kebijakan di tingkat kota,” pungkasnya.

Warga berharap berbagai program bantuan dan fasilitas publik ke depan semakin tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Surabaya.***