Program Beasiswa Pemuda Tangguh Di Surabaya Kembali Diperiksa, Fokus pada Keluarga Miskin
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memperkuat komitmennya dalam memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Program Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi salah satu inisiatif utama dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan akses pendidikan tinggi. Namun, baru-baru ini, terdapat temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerima manfaat program tersebut.
Evaluasi Menyeluruh Dilakukan untuk Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Dalam laporan yang disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Heri Purwadi, sekitar 70 persen penerima bantuan tidak berasal dari keluarga miskin atau pra-miskin. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok rentan justru dinikmati oleh keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik.
“Ketika Pak Wali mendapatkan laporan dari warga, Pak Wali cek agar bantuan tepat sasaran. Ternyata memang benar yang banyak mendapatkan bantuan dari jalur mandiri, yang mana di sana ada uang gedung, berarti dia keluarga mampu dan setelah dicek gaji yang dimasukkan banyak yang di atas Rp15 sampai 20 juta per bulan,” ujar Heri.
Menurutnya, jalur mandiri sering kali diikuti oleh keluarga yang memiliki kemampuan finansial lebih baik, karena mereka harus membayar uang gedung. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama program yang ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu.
Kritik Terhadap Kapitalisasi Bantuan Pendidikan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa bantuan pendidikan tidak boleh menjadi alat kapitalisasi. Ia menilai bahwa program ini harus benar-benar dirasakan oleh keluarga miskin dan pra-miskin.
“Pak Wali tidak mau bantuan itu hanya dinikmati segelintir orang yang seharusnya bisa untuk banyak orang karena ini kapitalis. Maka untuk orang yang mampu, akan dihentikan, diutamakan untuk yang masuk keluarga sejahtera,” tegas Heri.
Berdasarkan amanat UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan.
Langkah Konkret untuk Memastikan Akses Pendidikan yang Adil
Meski ada pengecekan ulang terhadap penerima bantuan, Pemkot Surabaya tetap berkomitmen memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin. Salah satunya adalah pembebasan uang gedung dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikoordinasikan bersama perguruan tinggi.
“Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus,” tambah Heri.
Langkah evaluasi ini juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. “Negoro teko gawe bantu wong seng gak mampu,” pungkasnya.
Penyesuaian Sistem Penerimaan Bantuan
Untuk memastikan keadilan, Pemkot Surabaya akan melakukan penyesuaian sistem penerimaan bantuan. Hal ini termasuk pemeriksaan lebih ketat terhadap data penerima, termasuk penggunaan data gaji dan status ekonomi keluarga.
Program Beasiswa Pemuda Tangguh juga akan terus diperluas, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi negeri, swasta, serta lembaga pendidikan. Bantuan biaya pendidikan maksimal Rp2.500.000 per semester, serta uang saku sebesar Rp300.000 per bulan selama 10 bulan, akan tetap diberikan kepada keluarga miskin dan pra-miskin.***
Saat ini belum ada komentar