DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan visi, misi, serta program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih periode 2025-2030. Sidang ini turut dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, dan Bupati Bangkalan, serta unsur Forkopimda Kota Surabaya.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyatakan bahwa sidang ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama antar daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan perkotaan.
“Saya menangkap satu semangat yang ingin disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan bersama serta mengatasi persoalan secara kolektif, seperti kemacetan, banjir, hingga kerja sama ekonomi antar daerah,” ujar Adi.
DPRD Surabaya, menurut Adi, menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut alokasi anggaran agar pembangunan kota tetap berjalan seimbang antara infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
Sementara dalam pidatonya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah kota akan berfokus pada tujuh program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
“Kita akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan visi Presiden dan Gubernur Jawa Timur. Infrastruktur, penanganan banjir, serta kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dalam sidang tersebut, Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa anggaran Rp12 triliun untuk kota Surabaya belum cukup untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan banjir dan Pendidikan.
“Banjir butuh Rp9,8 triliun, proyek Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur (JLLB-JLLT) sekitar Rp9,3 triliun, sementara program kesehatan dan pendidikan gratis juga membutuhkan dana besar. Maka APBD Rp12 triliun terasa belum cukup,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah kota tidak bisa hanya bergantung pada APBD atau APBN. Oleh karena itu, berbagai skema pembiayaan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau pinjaman bank menjadi opsi yang perlu didiskusikan dengan DPRD.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tidak mungkin. Kita harus berinovasi. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, ada opsi pembiayaan KPBU atau perbankan untuk mempercepat pembangunan,” ujar Eri.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam membangun Surabaya melalui gotong royong.
“Jika setiap warga yang mampu menyisihkan Rp100 ribu atau Rp200 ribu untuk membantu yang kurang mampu, dampaknya akan luar biasa. Gotong royong adalah inti dari Pancasila dan nilai agama kita,” tambahnya. (dk/nw)
