DIAGRAMKOTA.COM – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di daerah pemilihannya, Surabaya, Jumat (28/2/2025)
Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota MPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b, serta Pasal 11 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam paparannya, Bambang Haryo menekankan bahwa pemahaman yang kuat terhadap Empat Pilar Kebangsaan sangat penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas negara, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Bambang Haryo yang juga merupakan Kapoksi Komisi VII DPR RI menjelaskan peran strategis sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa sektor industri memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sekitar 22%, sementara sektor pariwisata menyumbang sekitar 6% pendapatan negara.
Selain itu, UMKM dan ekonomi kreatif memiliki peran krusial dalam penyerapan tenaga kerja. “Sebanyak 97% tenaga kerja di Indonesia berasal dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Jika sektor ini melemah, tingkat pengangguran akan meningkat drastis. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa UMKM terus berkembang dan mendapatkan dukungan yang layak,” ujar Bambang Haryo.
Bambang Haryo juga memaparkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari masa pemerintahannya. Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah program penghapusan utang bagi Petani, Nelayan dan UMKM yang mengalami kesulitan finansial.
“Pak Prabowo sangat peduli terhadap UMKM. Ratusan ribu UMKM yang memiliki utang di bank-bank BUMN akan dibebaskan dari beban tersebut agar mereka bisa kembali bangkit dan berkembang,” kata Bambang Haryo.
Di sektor pertanian, pemerintah telah meningkatkan jumlah pupuk subsidi dari sebelumnya 4 juta ton menjadi 9 juta ton. Dengan adanya peningkatan distribusi pupuk ini, produksi pertanian dalam negeri meningkat dan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras.
“Jika kita lihat data tahun-tahun sebelumnya, setiap Januari dan Februari Indonesia selalu mengimpor antara 700 ribu hingga 2,7 juta ton beras. Namun, tahun ini impor beras ditutup total berkat kebijakan yang diterapkan oleh Pak Prabowo,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menerapkan kebijakan stabilisasi harga gabah dan beras. Harga gabah di tingkat petani tidak boleh turun di bawah Rp6.500 per kilogram, sementara harga jual beras dipatok pada kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
Pemerintah juga siap memberikan kompensasi bagi penggilingan yang mengalami kerugian akibat kebijakan stabilisasi ini.
Selain itu, Bambang Haryo juga menyoroti langkah tegas Presiden Prabowo dalam menertibkan industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin resmi. Menurutnya, banyak perusahaan tambang yang selama ini beroperasi secara ilegal dan hasil keuntungannya mengalir ke luar negeri.
“Pak Prabowo menemukan bahwa sekitar 30-40% industri tambang dan kelapa sawit tidak memiliki izin resmi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil alih sektor-sektor ini agar hasilnya dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat,” jelas Bambang Haryo.
Kemudian, Presiden Prabowo juga akan menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua hasil pertambangan dan kelapa sawit disimpan di dalam negeri selama 10 tahun sebelum boleh dikirim ke luar negeri. “Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” tambahnya.
Dalam sesi wawasan kebangsaan, Prof. Darsana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya menyampaikan materi bertajuk Mengejawantahkan Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara Menuju Indonesia Emas.
Ia menyoroti berbagai persoalan politik dan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan Indonesia, seperti meningkatnya kasus korupsi, politik oligarki, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya utang negara, serta menurunnya indeks demokrasi.
Selain itu, Prof. Darsana juga membahas beberapa tantangan kontemporer yang dapat mengganggu pencapaian visi Indonesia Emas, seperti: Indonesia Gelap vs Efisiensi, Bayar Bayar Bayar vs Profesionalitas Polri, KaburAjaDulu vs Indonesia Lebih Baik.
Ia juga menekankan perlunya membangun kembali karakter bangsa yang kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, yang turut hadir dalam acara ini, menanggapi berbagai pertanyaan sosial yang diajukan peserta. Ia menekankan pentingnya pengurangan disparitas ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cahyo, ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial. “Langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia merasakan manfaat dari kekayaan negara ini, bukan hanya segelintir pihak,” ujarnya.
