DIAGRAMKOTA.COM – Terbukti, Bantuan Dana Partai Politik (Banpol) merupakan sumber keuangan penting bagi partai politik dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk penguatan kaderisasi untuk menghadapi pemilu dan pilkada. Namun, terdapat fenomena kotak kosong di mana sejumlah partai politik, meskipun menerima bantuan dana selama bertahun-tahun, gagal memaksimalkan kaderisasi mereka, seperti yang terjadi dalam Pilkada 2024.
Menganalisa penyebab ketidakmampuan partai-partai tersebut dalam menghasilkan kader berkualitas, meskipun telah memperoleh Banpol selama 4 tahun. Studi ini akan mengkaji manajemen Banpol, hambatan dalam kaderisasi, serta rekomendasi strategis untuk masa depan. Bukan hanya mampu lahirkan kotak kosong.
Dana Bantuan Partai Politik (Banpol) diberikan oleh pemerintah kepada partai politik sebagai bentuk dukungan terhadap demokrasi dan aktivitas politik yang lebih bersih. Banpol ini dimaksudkan untuk membantu partai dalam pembinaan kader, pelaksanaan pendidikan politik, serta operasional organisasi secara umum. Namun, fenomena kotak kosong pada Pilkada 2024, banyak partai tidak mampu mengajukan kader terbaik mereka untuk berkompetisi, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan Banpol dalam proses kaderisasi.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, setiap tahun partai politik menerima Banpol berdasarkan perolehan suara di pemilu sebelumnya. Hal ini seharusnya memberikan partai ruang finansial yang cukup untuk membangun struktur organisasi yang kuat dan menghasilkan kader unggul. Namun, kenyataan kotak kosong menunjukkan bahwa banyak partai tidak mampu menghasilkan kader yang layak untuk dipromosikan dalam Pilkada 2024.
1. Manajemen Penggunaan Banpol
Banpol seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan politik, pembinaan kader, dan penguatan organisasi internal. Namun, beberapa partai politik gagal mengalokasikan dana ini secara optimal. Alih-alih digunakan untuk pendidikan kader, Banpol seringkali habis untuk kegiatan-kegiatan seremonial dan operasional sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan penguatan kapasitas kader bukan kotak kosong.
Menurut penelitian dari LIPI (2022), sekitar 40% Banpol dihabiskan untuk operasional administrasi kantor partai, sementara hanya 25% yang digunakan untuk pendidikan politik. Situasi ini semakin diperparah dengan minimnya evaluasi dari pemerintah terhadap pelaksanaan program kaderisasi yang didanai oleh Banpol.
2. Kendala Struktural dan Budaya Kaderisasi
Selain dari segi manajemen keuangan, kegagalan partai dalam menghasilkan kader berkualitas juga disebabkan oleh kendala struktural dan budaya dalam partai itu sendiri. Banyak partai di Indonesia masih menganut pola oligarki, di mana keputusan dan penentuan kader lebih didasarkan pada loyalitas personal ketimbang kapabilitas dan kompetensi. Hal ini menghambat regenerasi yang sehat, di mana kader-kader muda yang potensial tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
Kaderisasi yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme seleksi alamiah bagi anggota partai, justru sering diabaikan atau dipolitisasi, menyebabkan hanya sedikit kader yang memiliki kapasitas mumpuni untuk maju dalam pilkada.
3. Kurangnya Inovasi dalam Kaderisasi
Di era digital, partai politik seharusnya dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan kaderisasi, misalnya melalui platform pendidikan politik daring atau media sosial untuk menarik minat anak muda. Namun, banyak partai yang masih bergantung pada metode kaderisasi tradisional, seperti pertemuan fisik dan pelatihan formal, yang tidak cukup untuk menarik minat generasi muda.
Studi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2023) menunjukkan bahwa partai-partai politik yang gagal mengadaptasi teknologi dalam pendidikan politik cenderung tertinggal dalam mencetak kader berkualitas.
Kotak Kosong, Dampak Kegagalan Kaderisasi dalam Pilkada 2024
Kotak kosong, kegagalan partai-partai politik dalam memanfaatkan Banpol untuk penguatan kaderisasi berdampak langsung pada kualitas kompetisi dalam Pilkada 2024. Di banyak daerah, partai terpaksa mencalonkan figur eksternal yang tidak memiliki keterkaitan kuat dengan partai, atau bahkan mendukung calon independen karena tidak memiliki kader internal yang siap. Kondisi ini tidak hanya merugikan partai, tetapi juga melemahkan proses demokrasi yang idealnya diisi oleh kader-kader yang memiliki pengetahuan dan dedikasi terhadap konstituen.
Kesimpulan
Kegagalan partai politik dalam menghadirkan kader berkualitas pada Pilkada 2024 merupakan refleksi dari kelemahan struktural dalam pengelolaan Banpol dan sistem kaderisasi partai. Jika partai-partai tidak segera melakukan reformasi dalam hal ini, mereka akan terus kehilangan kesempatan untuk memainkan peran signifikan dalam membentuk pemimpin masa depan yang kompeten. Dengan manajemen Banpol yang lebih baik dan sistem kaderisasi yang adaptif serta inovatif, partai politik dapat memastikan bahwa mereka memiliki kader unggul untuk berkompetisi dalam pemilu dan pilkada mendatang.
Oleh: Redaksi
