Posko Gotong Royong PDIP Surabaya Jadi Wadah Aspirasi dan Dukungan untuk Megawati
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Posko Gotong Royong PDIP Surabaya Jadi Wadah Aspirasi dan Dukungan untuk Megawati
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Dukungan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjelang Kongres VI partai mulai mengalir dari akar rumput. Di Surabaya, sejumlah kader dan simpatisan mendirikan Posko Gotong Royong sebagai bentuk konsolidasi sekaligus ruang aspirasi masyarakat.
Salah satu posko yang diinisiasi oleh kader PDIP, Ning Anis Marsella, berada di Kalilom Lor Gang Seruni, Kecamatan Kenjeran. Posko ini bukan hanya simbol dukungan politik, tapi juga berfungsi sosial bagi warga sekitar.
“Kami menerima keluhan ijazah ditahan, pendampingan berobat di rumah sakit menggunakan BPJS, usulan pembangunan, bahkan pendidikan bagi warga tidak mampu,” kata Anis Marsella, Selasa (1/7/2025).
Hadirkan Semangat Bung Karno dan Megawati di Tengah Masyarakat
Posko ini sekaligus menjadi sarana menanamkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri. Kader PDIP Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak masyarakat dan seluruh kader untuk memperkuat barisan menjelang Kongres VI PDI Perjuangan.
“Kita doakan dan dukung Ibu Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali dalam Kongres Ke VI PDI Perjuangan untuk memimpin partai ini lima tahun mendatang. Kita harus siap dalam berbagai kondisi, mukti utowo mati nderek Megawati!” tegas Achmad Hidayat.
Soroti Akses Pendidikan Gratis dan Jalur Afirmasi di Surabaya
Tak hanya soal konsolidasi politik, Achmad Hidayat juga menyoroti pentingnya mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis. Terlebih saat ini bertepatan dengan proses penerimaan siswa baru di berbagai jenjang pendidikan.
“Di Kota Surabaya, kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi membuka peluang bagi warga untuk menerima pendidikan gratis di SD-SMP negeri. Untuk sekolah swasta, dialokasikan jalur afirmasi bagi warga tidak mampu, bahkan ada juga program kejar paket didukung kekuatan anggaran 20,96% dari APBD,” ujar Achmad.
Ia menilai bahwa program tersebut sejalan dengan prinsip dasar partai dalam memperjuangkan hak rakyat kecil, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kebijakan ini selaras dengan amanat Pancasila, Konstitusi, dan Dasa Prasetya PDI Perjuangan, khususnya poin kelima yang berbunyi ‘Membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat’,” tambahnya.
“Kita kobarkan terus semangat perjuangan,” pungkas mantan aktivis GMNI ini. *
