Reses Awal Tahun, Tubagus Lukman Amin Serap Aspirasi Warga RW03 Menanggal
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 10 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Tubagus Lukman Amin.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Memasuki masa reses awal tahun 2025, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Tubagus Lukman Amin, turun langsung ke masyarakat untuk menjaring aspirasi. Kali ini, reses digelar di Balai RW03, Menanggal, Kecamatan Gayungan, Senin (10/2/2025).Dalam pertemuan tersebut, Tubagus yang juga Ketua Fraksi PKB memaparkan program-program pemerintah, khususnya terkait administrasi kependudukan (Adminduk), sesuai bidang tugasnya di Komisi A DPRD Surabaya.
Ia juga berkomitmen menjadi penghubung antara warga dan dinas terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
“Saya siap mengawal setiap aspirasi warga agar bisa ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang,” ujar Tubagus.
Selain itu, ia juga mengingatkan warga tentang bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) yang semakin marak.
“Jangan sampai coba-coba ya. Kalau sudah terlanjur, segera berhenti. Itu adalah penyakit masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan penerangan jalan umum (PJU), renovasi Balai RW, hingga masalah banjir dan BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Tubagus memastikan bahwa beberapa usulan telah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Masalah renovasi balai RW dan perbaikan jalan yang sudah masuk Musrenbang, kita tinggal kawal dan dorong agar segera dikerjakan. Untuk atap balai RW, pengerjaannya akan ditangani oleh Satgas PU,” jelasnya.
Sementara itu, aspirasi lainnya akan segera dibahas di tingkat fraksi dan dirapatkan bersama Pemerintah Kota Surabaya agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
Dengan reses ini, Tubagus berharap komunikasi antara warga dan legislatif semakin erat sehingga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)
