Deklarasi Damai, Bawaslu Surabaya Pimpin Ikrar Pemilihan Berbudaya, Guyub Rukun
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya, Novli Bernado Thyssen, memimpin pengucapan ‘Ikrar Pemilihan Berbudaya, Guyub Rukun’ dalam Deklarasi Pilkada Damai 2024 yang digelar pada Rabu (9/10/2024).
Acara ini berlangsung di Bima Restaurant, Genteng Kali, Surabaya, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, serta perwakilan KPU, Forkopimda, tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.
Deklarasi ini juga dihadiri oleh perwakilan 16 partai politik, camat, dan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kota Surabaya.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen, menegaskan bahwa acara ini adalah bentuk komitmen seluruh elemen masyarakat dan peserta Pilkada untuk menjaga pemilu yang damai dan berintegritas. “Ini adalah wujud komitmen kami kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya dan peserta pemilihan kepala daerah, untuk mendeklarasikan pemilihan yang damai, berbudaya, dan guyub rukun,” tegas Novli.
Lebih lanjut, Novli menekankan pentingnya ketaatan terhadap regulasi yang ada selama masa kampanye. “Dengan deklarasi damai ini, kami berharap seluruh peserta pemilihan mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak melanggar aturan kampanye yang telah ditetapkan.”
Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia dalam hal berdemokrasi. “Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Surabaya adalah kota modern yang demokratis, toleran, dan bisa menjadi proyek percontohan (pilot project) bagi kemajuan demokrasi di masa depan.”
Kesiapan Pengawasan dan Pelibatan Masyarakat
Bawaslu Surabaya, kata Novli, telah siap menjalankan tugas pengawasan di semua tingkatan, mulai dari kecamatan hingga tempat pemungutan suara (TPS).
“Kami memastikan petugas pengawas di tingkat ad hoc, baik di kecamatan, kelurahan, maupun TPS, akan melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga netralitas dan independensi, serta menjaga marwah Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.”
Selain itu, Bawaslu juga membuka posko pengaduan di setiap kecamatan dan kelurahan. “Kami membuka kanal pengaduan di setiap kecamatan agar masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran, seperti netralitas ASN, mobilisasi bansos, intimidasi pemilih, hingga penyebaran hoaks di media sosial,” tambahnya.
Novli juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran. “Jika ada yang ragu melapor, identitas pelapor bisa kami kaburkan, tapi laporannya tetap akan kami proses sebagai informasi awal yang akan kami telusuri.”
Fokus Pengawasan dan Tantangan
Novli menyebut bahwa Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi penyebaran hoaks di media sosial. “Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk mendeteksi akun-akun yang menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah persatuan. Pengawasan cyber menjadi salah satu fokus utama kami.”
Selain itu, ia menyoroti tantangan dalam menghadapi politik uang (money politics) yang kerap terjadi dalam setiap pemilu. “Money politics selalu menjadi tantangan. Sulitnya mendapatkan alat bukti dan keterangan saksi menjadi salah satu hambatan utama kami dalam menangani kasus ini,” ujar Novli.
Di akhir keterangannya, Novli kembali mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam menjaga pemilu yang jujur, adil, dan damai. “Surabaya harus menjadi contoh dalam mewujudkan pemilihan yang aman, damai, dan penuh integritas.” (@)
Saat ini belum ada komentar