DIAGRAMKOTA.COM – Berbagai elemen masyarakat berkumpul untuk menggelar deklarasi mendukung kotak kosong dalam Pilkada Surabaya 2024, di depan Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/9/2024).
Gerakan Coblos Kotak Kosong, yang terdiri dari gabungan berbagai kelompok masyarakat, secara terang-terangan menyatakan dukungan untuk memilih kotak kosong dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya pada 27 November mendatang.
Rudy Gaol, Koordinator Aliansi Relawan Surabaya, menyatakan bahwa pemilihan kotak kosong adalah bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
“Kami memilih kotak kosong sebagai simbol perlawanan terhadap para pimpinan partai yang lebih mengutamakan konsolidasi kekuasaan dibandingkan kesejahteraan warga Surabaya,” ungkap Rudy.
Dalam deklarasi yang dibacakan, massa mengungkapkan kekecewaannya terhadap elit partai yang dinilai lebih fokus pada ambisi politik pribadi. Menurut mereka, kesejahteraan warga Surabaya semakin terabaikan.
Rudy menambahkan bahwa Pilkada seharusnya menjadi wadah untuk memilih pemimpin yang memahami dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.
“Pilkada ini bukanlah sekadar arena bagi para elit untuk berbagi kekuasaan. Kami ingin, dengan kemenangan kotak kosong, pesan kami sampai kepada para partai bahwa diperlukan perubahan nyata, bukan sekadar janji politik,” tegasnya.
Selain itu, Rudy juga mengkritik kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi, khususnya terkait ketidakkonsistenan dalam pengupahan tenaga kerja kontrak yang dinilai di bawah standar UMK (Upah Minimum Kota).
“Dulu, saat Bu Risma menjabat, tenaga kerja kontrak mendapatkan gaji sesuai UMK. Namun sejak Eri memimpin, gaji mereka ada yang hanya mencapai Rp3,6 juta hingga Rp4,2 juta,” tambah Rudy.
Ia yakin bahwa dukungan terhadap kotak kosong akan semakin meluas di Surabaya. Gerakan ini telah mempersiapkan relawan dan alat peraga untuk mensosialisasikan pilihannya kepada warga di berbagai wilayah.
“Kami menargetkan 65 persen suara warga Surabaya untuk memilih kotak kosong,” katanya.
Jika kotak kosong menang, Rudy menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri akan menunjuk Pejabat Sementara (PJ) selama satu tahun, sebelum Pilkada ulang dilaksanakan pada 2025.
“Ini adalah kesempatan bagi munculnya calon pemimpin baru yang lebih mampu membawa Surabaya ke arah yang lebih baik,” jelas Rudy.
Rudy berharap warga Surabaya menyadari pentingnya perubahan kepemimpinan yang lebih progresif. Ia mengutip kota Solo sebagai contoh, yang sukses membangun “Tekno Park” untuk mendukung perkembangan teknologi digital di kalangan anak muda.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya terbesar di Indonesia, namun kita tertinggal dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan digital. Eri Cahyadi tidak memiliki visi untuk menghadapi tantangan ini. Kita butuh pemimpin yang lebih progresif,” pungkas Rudy. (dk/nw)
