Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HUKRIM » KPK Nilai Pemerasan di Kasus Imigrasi yang Libatkan Silmy Karim Ratusan Miliar

KPK Nilai Pemerasan di Kasus Imigrasi yang Libatkan Silmy Karim Ratusan Miliar

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia, nilai pemerasan mencapai ratusan miliar rupiah. Penetapan angka ini dilakukan setelah pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti-korupsi tersebut.

Dalam keterangannya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa kasus ini melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim serta tujuh pejabat lainnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari total 17 orang yang ditangkap dalam OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat, delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Budi menjelaskan bahwa para tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan. Pasal yang disangkakan kepada mereka adalah Pasal 12e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Berikut daftar lengkap 8 tersangka yang ditetapkan KPK:

  • Wamen Imipas 2025-2026 yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK).
  • Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG).
  • Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS).
  • Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS).
  • Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo (BGS).
  • Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA).
  • Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi (JSP).
  • Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah (GST).

Selain itu, KPK juga menyita sejumlah barang bukti seperti 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda. Selain itu, logam mulia dalam bentuk emas sebanyak ratusan gram juga diamankan.

Budi menuturkan bahwa KPK akan melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum dari 17 orang yang diamankan. “Jadi, kita sama-sama tunggu nanti pihak-pihak siapa saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari peristiwa tertangkap tangan ini,” ujar dia.

Kasus ini menunjukkan adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Imigrasi. Penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas tindakan korupsi di berbagai sektor.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi peringatan bagi instansi pemerintah tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen keimigrasian. Tidak hanya itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhenti pada satu titik, tetapi akan terus dilakukan secara sistematis dan profesional.***

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membidik OPD Bermasalah, MAKI Jatim Ancam Buka ‘Kotak Korupsi’ di Hakordia

    Membidik OPD Bermasalah, MAKI Jatim Ancam Buka ‘Kotak Korupsi’ di Hakordia

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 171
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember, tensi politik dan pengawasan publik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin meningkat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memastikan bakal membuka apa yang mereka sebut sebagai “kotak korupsi” — kumpulan data, temuan, serta dugaan praktik penyimpangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov […]

  • Gmni Surabaya raya

    Konfercab XXIV GMNI Surabaya Raya Pilih Kadek–Alief, Siap Jawab Tantangan Zaman

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 374
    • 0Komentar

    Kepengurusan Baru Terbentuk DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Surabaya Raya (GMNI Surabaya Raya) resmi menetapkan kepengurusan baru melalui Konferensi Cabang (Konfercab) XXIV yang digelar di Graha KADIN Jawa Timur, Sabtu (20/9/2025). Dalam forum tertinggi organisasi di tingkat cabang tersebut, Ni Kadek Ayu Wardani dipercaya memimpin sebagai Ketua DPC GMNI Surabaya […]

  • Budidaya Ikan Lele di Karangbong Tunjukkan Hasil Positif, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

    Budidaya Ikan Lele di Karangbong Tunjukkan Hasil Positif, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle Adis
    • visibility 350
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Upaya warga Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dalam memanfaatkan lahan kosong untuk budidaya ikan lele mulai menunjukkan perkembangan positif. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan dan swasembada pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat tersebut, Kapolsek […]

  • Pemkab Ponorogo, ASN,Ramadan 1447 H

    Pemkot Surabaya Akan Terapkan WFH Setiap Jumat Mulai April 2026

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 95
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah pemerintah pusat dalam rangka memperkuat efisiensi dan mengurangi beban anggaran. Sebelum pelaksanaan WFH, ASN Pemkot Surabaya akan melakukan kerja bakti setiap […]

  • Korlantas Polri Distribusikan 15 Unit ETLE Handheld ke Polda Babel Perkuat Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Lalin

    Korlantas Polri Distribusikan 15 Unit ETLE Handheld ke Polda Babel Perkuat Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Lalin

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 132
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kebijakan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas yang digagas oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., terus diwujudkan melalui pemerataan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen tersebut menitikberatkan pada pembangunan sistem penindakan yang modern, presisi, transparan, dan berbasis teknologi informasi guna menjawab […]

  • Perang Siber, warganet Asia Tenggara ,Korea Selatan

    Perang Siber yang Mengguncang Dunia Maya

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 169
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Perang siber antara warganet Asia Tenggara dan Korea Selatan telah menjadi sorotan global, mengungkapkan dinamika komunikasi digital yang kompleks. Perbedaan budaya, bahasa, dan pendapat sering kali memicu konflik, tetapi dalam kasus ini, hal tersebut berubah menjadi pertunjukan kreativitas dan kekompakan. Warganet dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Afrika, […]

expand_less