Reses DPRD Surabaya Soroti Penertiban PKL dan SWK Sepi, Yona: Jangan Gusur Tanpa Solusi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 0 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Persoalan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan kondisi Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang makin sepi menjadi sorotan utama dalam agenda reses DPRD Surabaya. Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko di kawasan Wiyung.
Dalam forum yang dipadati warga tersebut, Yona menegaskan pemerintah tidak boleh sekadar menggusur PKL tanpa menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat kecil.
131 Ruas Jalan Akan Dikembalikan Fungsinya
Dalam pemaparannya, Yona mengungkapkan saat ini Pemerintah Kota Surabaya tengah menjalankan program pengembalian fungsi jalan di 131 ruas jalan.
Kebijakan tersebut membuat penertiban PKL kini semakin masif dilakukan di berbagai wilayah Surabaya.
“Saat ini Pemkot Surabaya memang sedang ramai penertiban PKL. Ada 131 ruas jalan yang akan dikembalikan fungsinya menjadi jalan,” kata Yona saat reses, Rabu (20/6/2026).
SWK Surabaya Dinilai “Hidup Segan Mati Tak Mau”
Selain soal penertiban PKL, Yona juga menyoroti kondisi banyak SWK di Surabaya yang dinilai makin kehilangan daya tarik pengunjung.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya memindahkan pedagang ke SWK, tetapi bagaimana membuat sentra kuliner tersebut benar-benar hidup dan menggerakkan ekonomi warga.
“Banyak SWK di Surabaya itu hidup segan mati tak mau,” ujarnya.
Ia mengungkapkan banyak pedagang mengeluh karena omzet harian tidak mampu menutup modal operasional.
“Ada yang modal Rp400 ribu sehari, pulangnya cuma Rp200 ribu,” katanya.
SWK Wiyung Masih Punya 11 Stan Kosong
Saat melakukan observasi ke SWK Wiyung, Yona menilai fasilitas di lokasi sebenarnya cukup baik dan bersih.
Bahkan saat ini masih tersedia 11 stan kosong yang bisa dimanfaatkan warga Surabaya tanpa biaya sewa.
“Kalau ada yang bilang masuk SWK harus bayar jutaan, laporkan ke saya,” tegasnya.
Menurutnya, pedagang hanya dibebankan biaya operasional seperti listrik, air, dan kebersihan sekitar Rp367 ribu per bulan.
Warga Soroti Penertiban Tebang Pilih
Dalam forum reses, warga juga mengkritik pola penertiban PKL yang dianggap belum adil.
Salah satu warga RT 02 Wiyung, Aslan, menilai Satpol PP masih melakukan penertiban secara tebang pilih.
“Ada PKL di beberapa titik dibersihkan total, sementara di tempat lain dibiarkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah benar-benar menyiapkan relokasi yang layak agar pedagang kecil tidak kehilangan mata pencaharian.
DPRD Minta Penertiban Humanis
Menanggapi keluhan warga, Yona mengaku sudah berulang kali meminta agar penertiban dilakukan secara adil dan humanis.
“Kalau memang ruas jalan mau dikembalikan ke fungsi jalan, ya semuanya harus ditertibkan. Jangan satu titik dibersihkan, titik lain dibiarkan,” katanya.
Ia juga menegaskan setelah penertiban dilakukan, pemerintah harus memiliki tindak lanjut jelas agar PKL tidak kembali berjualan di lokasi yang sama.
“Khusus PKL ber-KTP Surabaya, pemerintah kota harus hadir memberi solusi,” tegasnya.
Bantuan Pendidikan hingga Persoalan Bansos
Selain isu PKL dan SWK, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain seperti zonasi sekolah, data desil bantuan sosial, hingga fasilitas umum.
Yona turut mensosialisasikan program bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga kurang mampu.
“Kalau ada putra-putrinya tidak lolos sekolah negeri lalu masuk swasta, ada peluang bantuan Rp350 ribu per bulan melalui program Pemuda Tangguh SMA/SMK Swasta,” jelasnya.
Reses DPRD Surabaya: Aspirasi Warga Akan Diperjuangkan
Yona memastikan seluruh aspirasi warga dalam forum reses akan dicatat dan diperjuangkan melalui DPRD Surabaya maupun koordinasi dengan Pemkot.
“Kalau ada yang bisa langsung saya jawab, saya jawab. Kalau harus jadi PR, akan saya perjuangkan,” pungkasnya.***
