Inovasi Digitalisasi Parkir, DPRD Surabaya: Voucher Nontunai untuk Masyarakat yang Belum Terjangkau

DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya terus mempercepat transformasi sistem parkir dengan menghadirkan inovasi berupa voucher nontunai. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pendapatan daerah sekaligus memastikan akses layanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Sebanyak 500.000 lembar voucher parkir telah disiapkan, yang akan didistribusikan ke 1.500 titik Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di kota tersebut.

Tujuan Utama: Memastikan Keterlibatan Seluruh Masyarakat

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menjelaskan bahwa voucher nontunai ini menjadi solusi alternatif bagi warga yang belum bisa mengakses sistem pembayaran digital seperti QRIS atau kartu uang elektronik. Menurutnya, meskipun digitalisasi adalah arah utama, pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi.

“Kita ingin ini menjadi prototipe model pembayaran selain QRIS maupun kartu uang elektronik. Tujuannya agar 1.500 titik TJU ini nantinya bisa melayani pembayaran nontunai secara menyeluruh,” jelas Eri.

Voucher ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu 250.000 lembar untuk kendaraan roda empat (R4) dan 250.000 lembar untuk kendaraan roda dua (R2). Distribusi dilakukan secara bertahap, seiring dengan sosialisasi kepada para Juru Parkir (Jukir).

Mengatasi Prasangka Negatif di Masyarakat

Salah satu alasan kuat beralih ke sistem voucher adalah untuk menghilangkan prasangka negatif yang sering muncul di kalangan masyarakat. Selama ini, isu tentang karcis fotokopi atau uang parkir yang tidak disetorkan ke kas daerah sering kali menjadi perhatian publik.

Dengan sistem voucher, meskipun pembayaran dilakukan secara tunai di awal, pencatatannya tetap masuk ke dalam sistem digital. Hal ini membantu menghindari kebocoran PAD sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir digital.

“Tidak ada lagi kebocoran, tidak ada lagi prasangka ‘ini uangnya diberikan tapi karcisnya enggak diberikan’ atau ‘karcisnya fotokopian’. Ini adalah cara untuk menyempurnakan ekosistem parkir kita,” tegas Eri.

Proses Sosialisasi Masih Berlangsung

Meski sudah ada rencana pengadaan voucher, Eri mengakui bahwa sosialisasi di lapangan masih belum maksimal. Banyak Jukir yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penggunaan voucher tersebut.

Ia menekankan pentingnya edukasi terhadap petugas parkir agar mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Pelayanan publik itu harus inklusif. Ada 1 sampai 2 persen orang mungkin yang tidak punya mobile banking untuk QRIS atau kartu uang elektronik. Sehingga, kelompok ini diwadahi dengan voucher elektronik ini,” tambahnya.

Perluasan Ekosistem Parkir Digital

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 700 titik parkir dan petugas parkir yang masuk dalam ekosistem digital. Namun, masih ada sekitar 1.000 titik lain yang akan segera dikejar untuk beralih dari sistem konvensional.

Eri juga mengingatkan masyarakat untuk membedakan antara Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang dikelola Dinas Perhubungan dengan parkir halaman (kafe, restoran, gedung) yang berada di bawah wewenang Bappenda.

Menciptakan Transparansi Keuangan

Politisi PDIP ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan sistem nontunai di seluruh sektor guna menciptakan transparansi keuangan di Surabaya.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meski masih ada tantangan dalam implementasi, langkah pemerintah Kota Surabaya dalam mempercepat digitalisasi parkir menunjukkan komitmen untuk membangun sistem yang lebih efisien dan adil. Dengan adanya voucher nontunai, diharapkan masyarakat dari berbagai lapisan dapat merasakan manfaat dari inovasi ini.

Selain itu, penggunaan voucher juga menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa semua pengguna parkir, baik yang memiliki akses digital maupun yang belum, tetap bisa berpartisipasi dalam sistem yang lebih modern dan transparan. ***