DIAGRAMKOTA.COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur masih belum mampu mengoptimalkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun memiliki potensi yang besar, kontribusi BUMD terhadap PAD provinsi ini masih jauh dari harapan, dengan sektor pajak kendaraan bermotor tetap menjadi andalan utama.14/01/25
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 80 persen PAD Jawa Timur berasal dari pajak kendaraan bermotor.
Sementara itu, BUMD yang seharusnya menjadi pendorong utama pendapatan daerah, masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Lilik menilai bahwa meskipun Bank Jatim memberikan kontribusi yang cukup besar, sebagian besar BUMD lainnya belum mampu berperan secara maksimal.
BUMD kita seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Saat ini, mayoritas PAD masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Padahal, jika BUMD dikelola dengan lebih baik, kontribusinya bisa jauh lebih besar,” ujar Lilik.
Lilik juga mengungkapkan bahwa Komisi C DPRD Jawa Timur sedang mengidentifikasi sejumlah masalah yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMD.
Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh BUMD. Peningkatan kompetensi SDM menjadi hal yang sangat penting agar BUMD bisa mengelola aset dan bisnis dengan lebih efisien dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.
Selain itu, pengelolaan keuangan yang kurang optimal juga menjadi faktor penghambat perkembangan BUMD. Lilik menekankan perlunya perbaikan dalam manajemen keuangan agar BUMD bisa mengelola aset yang dimiliki dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka.
Selain itu, regulasi yang ada saat ini juga membatasi ruang gerak BUMD. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang lebih mendukung agar BUMD bisa memaksimalkan potensi asetnya,” jelas Lilik.
Lilik menegaskan bahwa untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BUMD dan memperbaiki kebijakan yang ada agar BUMD dapat lebih leluasa dalam beroperasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan kebijakan yang tepat, saya yakin BUMD Jawa Timur bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada pajak kendaraan bermotor, dan mendongkrak perekonomian Jawa Timur,” tutup Lilik.
Jika langkah-langkah perbaikan ini segera diterapkan, BUMD Jawa Timur berpotensi menjadi pilar utama dalam meningkatkan PAD dan menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih baik bagi provinsi ini. (Dk/Yudi)