Pengadaan Kendaraan Dinas Baru di Kabupaten Tuban: Kontras dengan Efisiensi Anggaran
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pengadaan kendaraan dinas baru oleh Bupati dan Wakil Bupati Tuban menimbulkan pro dan kontra di tengah upaya pemerintah daerah untuk efisiensi anggaran. Meski dalam situasi keuangan yang ketat, pengeluaran sebesar Rp 1,8 miliar digunakan untuk membeli mobil dinas yang lebih mewah dibandingkan kendaraan sebelumnya.
Anggaran yang Digunakan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas
Dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Anggaran ini mencakup pembelian mobil listrik untuk Bupati Tuban senilai Rp 1,2 miliar dan mobil untuk Wakil Bupati Tuban seharga Rp 600 juta. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo, mengonfirmasi bahwa pengadaan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Jenis dan Merek Kendaraan yang Dibeli
Meski pengadaan kendaraan dinas dilakukan sesuai regulasi, pihak terkait tidak menjelaskan secara rinci jenis dan merek mobil listrik yang akan dipesan untuk Bupati Tuban. Namun, kendaraan dinas Wakil Bupati Tuban telah terealisasi dalam bentuk merek Kijang Innova Zenix. Sebelumnya, pada tahun 2025, Pemkab Tuban juga melakukan pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon II dan operasional lapangan Inspektorat Kabupaten Tuban.
Pengadaan Kendaraan di Tahun 2025
Pada tahun 2025, Pemkab Tuban menganggarkan Rp 764.021.000 untuk pembelian satu unit mobil dinas bagi pejabat eselon II. Sementara itu, pengadaan kendaraan operasional lapangan menggunakan anggaran sebesar Rp 752.726.000 untuk dua unit mobil. Jenis mobil yang dibeli adalah satu unit Toyota Fortuner dan dua unit Mitsubishi Xpander.
Perbedaan dengan Upaya Efisiensi Anggaran
Pengadaan kendaraan dinas baru ini menuai kritik karena dilakukan saat pemerintah sedang fokus pada efisiensi anggaran. Beberapa pihak menyoroti bahwa pengeluaran besar seperti ini dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan atau infrastruktur dasar.
Tanggapan dari Narasumber
Arif Handoyo menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas baru dilakukan sesuai instruksi presiden. “Kami hanya melaksanakan peraturan yang ada,” ujarnya. Namun, ia tidak memberikan detail spesifik mengenai merek dan model mobil yang akan digunakan untuk Bupati Tuban.
Konteks yang Lebih Luas
Pengadaan mobil dinas baru di Kabupaten Tuban bukanlah kasus tunggal. Di beberapa daerah lain, isu serupa muncul, seperti kasus mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang viral di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penggunaan anggaran daerah masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pengamat.
Pengadaan kendaraan dinas baru oleh Bupati dan Wakil Bupati Tuban mencerminkan kompleksitas pengelolaan anggaran daerah. Meskipun dilakukan sesuai regulasi, pengeluaran besar seperti ini tetap menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks efisiensi dan prioritas anggaran. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu terus berkomunikasi untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan berkelanjutan.***
Saat ini belum ada komentar