Kebijakan Efisiensi Anggaran: Perhatian Serius dari Komisi C DPRD Surabaya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto (sk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi C, Achmad Nurdjayanto, menyampaikan bahwa meski penghematan dana menjadi prioritas, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Hal ini menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD 2026 yang mencakup alokasi sebesar Rp 6,2 triliun untuk pembangunan dan layanan.
Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja operasional seperti konsumsi rapat dan penggunaan energi. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dianggap sebagai upaya penghematan bahan bakar. Namun, Nurdjayanto menekankan bahwa strategi tersebut harus tetap berfokus pada sektor prioritas tanpa mengurangi kualitas pembangunan infrastruktur.
”Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar warga,” ujar Nurdjayanto.
DPRD Surabaya akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan efisiensi agar tidak ada alasan efisiensi yang menyebabkan penurunan kualitas pekerjaan atau keterlambatan proyek. Nurdjayanto menegaskan bahwa pihaknya akan memantau secara langsung agar semua proyek strategis berjalan sesuai target.
Beberapa proyek yang tengah berjalan antara lain lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Menganti Lidah Wetan, diversi Jalan Raya Pakal–Raci, serta pembangunan fly over Taman Pelangi. Selain itu, pembangunan 11 rumah pompa baru dan normalisasi saluran juga menjadi prioritas untuk mengatasi genangan air di wilayah kota.
Menurut Nurdjayanto, proyek-proyek tersebut sangat penting karena berdampak langsung pada konektivitas antar wilayah dan pengendalian banjir. Ia menilai bahwa jika infrastruktur berjalan baik, maka akan memberikan dampak positif pada ekonomi dan mobilitas warga.
”Kalau infrastruktur ini berjalan baik, dampaknya langsung ke ekonomi dan mobilitas warga,” tegas Nurdjayanto.
Di sektor pelayanan publik, DPRD Surabaya juga menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan melalui perbaikan 10 puskesmas dan pembangunan satu puskesmas baru di Sidosermo. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini sekitar Rp 15,3 miliar.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas.
Nurdjayanto menekankan bahwa semua kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai bahwa efisiensi anggaran harus diterapkan dengan bijak agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar warga.
”Kita harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya sekadar penghematan, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.(dk/adv)
Saat ini belum ada komentar