1.800 Honorer Ponorogo Jadi PPPK Tanpa Tes, Ini Mekanisme dan Gaji
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo yang belum mendapatkan formasi dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diajukan menjadi PPPK paruh waktu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahkan memastikan mereka bisa menjadi PPPK tanpa perlu mengikuti tes ulang.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo Ahmad Zamroni menyampaikan bahwa usulan ini berdasarkan surat resmi yang mereka terima mengenai pendataan tenaga honorer. Saat ini, jumlah honorer yang terdaftar di Ponorogo berkisar antara 1.700 hingga 1.800 orang.
Data tersebut dikumpulkan dari basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta tenaga honorer yang gagal dalam seleksi PPPK sebelumnya.
“Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diminta untuk melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi PPPK. Rencannya, mereka akan diajukan menjadi PPPK paruh waktu,” kata Zamroni menjelaskan.
Usulan ini merujuk pada surat resmi yang diterima oleh BKPSDM mengenai pendataan pegawai honorer. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi masih berlangsung.
Selain itu, bila usulan ini dapat diwujudkan, ribuan tenaga honorer tidak perlu mengikuti pemilihan ulang. Mereka secara langsung diangkat dan memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) sementara.
“Masalah skema gaji masih dalam proses penyusunan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Berdasarkan pendapat Zamroni, sebagian besar tenaga honorer yang tercatat merupakan tenaga teknis, meskipun juga ada tenaga pengajar dan kesehatan.
“Kami berharap mekanisme PPPK paruh waktu ini dapat menjadi solusi bagi ribuan honorer. Namun mengenai pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” katanya. ***
Saat ini belum ada komentar