Surabaya Sabet Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

DIAGRAMKOTA.COM – Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2025, Surabaya ditetapkan sebagai Kota Terbaik I dalam Pengelolaan Sampah dengan predikat Sertifikat Menuju Kota Bersih, dengan perolehan nilai 74,92.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, Rabu (25/2/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

Rakornas mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)” dan dihadiri sekitar 1.500 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa persoalan sampah nasional telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi ditunda.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, seluruh pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah luar biasa dan berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah.

Melalui momentum HPSN 2026, pemerintah mendorong penguatan Gerakan Nasional Indonesia ASRI sebagai gerakan kolektif lintas tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Gerakan ini menekankan pengurangan dan penanganan sampah dengan mengedepankan tanggung jawab bersama serta semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa.

“Sepanjang 2025, KLH/BPLH melakukan pembinaan, pengawasan, serta penilaian kinerja pengelolaan sampah terhadap seluruh pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan secara terukur dan komprehensif melalui sistem data yang memantau capaian sampah terkelola, kondisi sarana dan prasarana, perbaikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), hingga pembenahan tata kelola secara menyeluruh dari hulu ke hilir,” tegas Hanif Faisol.

Sebagai instrumen evaluasi, KLH/BPLH mengklasifikasikan kinerja kabupaten/kota ke dalam lima kategori, yakni Adipura Kencana, Adipura, Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, Kabupaten/Kota dalam Pembinaan, serta Kabupaten/Kota dalam Pengawasan.

“Hasil penilaian menunjukkan bahwa belum ada daerah yang berhasil meraih kategori Adipura maupun Adipura Kencana. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh kepala daerah melakukan pembenahan tata kelola sampah secara komprehensif dan terintegrasi,” terangnya.

Sebanyak 35 kabupaten/kota berhasil masuk kategori Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih.

Dari jumlah tersebut, tiga daerah mencatat nilai tertinggi, yakni Kota Surabaya sebagai peringkat pertama dengan nilai 74,92, Kota Balikpapan sebagai kota terbaik II dengan nilai 74,55, serta Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten terbaik I dengan nilai 74,68.

Sementara itu, 253 kabupaten/kota masuk kategori pembinaan dan 132 kabupaten/kota dalam pengawasan, terutama karena masih mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping, terdapat lokasi pembuangan liar, atau capaian pengelolaan sampahnya masih di bawah 25 persen.

“Pemberian penghargaan Adipura Kencana, Adipura, dan Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih merupakan bentuk apresiasi sekaligus insentif terbatas bagi daerah yang telah menjalankan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para gubernur yang aktif menjalankan fungsi pembinaan terhadap kabupaten/kota di wilayahnya.

Melalui Rakornas ini, pemerintah berharap seluruh kepala daerah mencermati hasil evaluasi secara serius dan menjadikannya pijakan untuk memperkuat komitmen dalam memprioritaskan pengelolaan sampah yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan. 

“Transformasi pengelolaan sampah nasional ditegaskan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata demi terciptanya Indonesia yang bersih, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.

Terpisah, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi panjang antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menegaskan, penghargaan yang diraih Surabaya bukan semata keberhasilan birokrasi, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen warga.

“Alhamdulillah, setiap ada penilaian Surabaya kembali dipercaya menjadi yang terbaik dalam kebersihan dan pengelolaan sampah. Tapi saya selalu katakan, ini bukan hasil kerja pemerintah kota saja. Ini adalah kerja bersama seluruh warga Surabaya. Matur nuwun sanget (terima kasih banyak) untuk panjenengan (anda) semua yang terus menjaga kota ini,” ujar Eri.

Menurutnya, tantangan pengelolaan sampah ke depan tidak semakin ringan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan membuat volume sampah terus meningkat. Namun, ia optimistis Surabaya mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat pengelolaan dari hulu.

“Kita sadar jumlah sampah tidak pernah benar-benar turun karena penduduk terus bertambah. Justru di situlah kekuatan kita. Kita mulai dari sumbernya, pemilahan sampah di rumah tangga dan kampung harus terus digerakkan. Kampung yang sudah berhasil harus menjadi contoh dan menularkan semangatnya ke wilayah lain. Surabaya harus berani menyatakan perang terhadap sampah,” tegasnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, sebagai kota metropolitan dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang warganya, Surabaya memiliki kompleksitas tersendiri. Namun keberagaman itu justru menjadi energi positif dalam membangun kesadaran kolektif.

“Kuncinya ada pada komitmen. Komitmen pemerintah kota untuk konsisten menjaga kebersihan, dan komitmen warga untuk sadar bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

Saat ini, produksi sampah Surabaya mencapai sekitar 1.600 ton per hari yang berasal dari rumah tangga, hotel, apartemen, restoran, hingga pusat usaha lainnya. Karena itu, pengurangan dari hulu menjadi prioritas utama. Ke depan, pelaku usaha seperti hotel dan rumah makan akan semakin didorong untuk mengolah sampahnya secara mandiri agar beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa ditekan.

“Skema itu sebenarnya sudah berjalan, tetapi akan kita perkuat dan masifkan lagi sesuai arahan pemerintah pusat. Jangan semua dibebankan ke TPA. Harus selesai sebagian di sumbernya,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat. Di berbagai kampung, kader lingkungan bergerak mengedukasi warga, mengelola bank sampah, hingga memanfaatkan sampah organik melalui biopori dan metode lainnya. “Alhamdulillah, respons warga luar biasa. Hampir di setiap kampung ada kader lingkungan yang aktif. Inilah yang membuat Surabaya bisa konsisten menjaga kinerja pengelolaan sampah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Eri menegaskan komitmen Surabaya dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terkait Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Implementasinya tidak hanya sebatas pengelolaan sampah, tetapi juga penataan kota secara menyeluruh.

“Kita tidak hanya bicara sampah. Penataan kabel listrik dan fiber optik, penertiban baliho yang semrawut, hingga pengembalian fungsi trotoar untuk pejalan kaki juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih dan indah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Eri mengajak seluruh warga untuk terus menjaga Surabaya dengan kesadaran dan kepedulian bersama.

“Program ASRI ini manfaatnya kembali untuk kita sendiri. Kalau kota kita bersih dan aman, kesehatan meningkat, wisatawan datang, ekonomi bergerak. Saya nyuwun tulung (minta tolong), ayo kita saling menjaga, kalau ada yang buang sampah sembarangan, ingatkan dengan cara baik karena Surabaya adalah milik seluruh warganya. Maka kita jaga bersama, dengan komitmen dan konsistensi,” pungkasnya. (*)