KBS Tanpa Nahkoda, Rugi Menganga

Di tengah gegap gempita liburan akhir tahun, ironi justru menyelimuti salah satu ikon wisata tertua di Indonesia. Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang berdiri sejak 1916, kini berjalan tanpa nahkoda.

Hampir setahun kursi Direktur Utama kosong, sementara masalah menumpuk tanpa arah penyelesaian yang jelas.

Ketiadaan pimpinan tertinggi, kerugian finansial ratusan juta rupiah, hingga persoalan overpopulasi satwa yang mengancam fungsi konservasi, menjadikan KBS potret buram pengelolaan aset daerah di Kota Pahlawan.

Di saat manajemen mengklaim siap bangkit menyambut Nataru 2025, data dan kritik justru menunjukkan arah sebaliknya.

Kontradiksi mencolok terlihat ketika manajemen menyatakan “tidak ada kendala berarti”, sementara laporan keuangan mencatat kerugian Rp 602 juta dan DPRD Surabaya melontarkan kritik keras atas kinerja yang dinilai stagnan dan tidak sehat.

Hampir Setahun Tanpa Dirut, Seleksi Berlarut dan Dipertanyakan

Sejak Direktur Utama Khairul Anwar purna tugas pada Oktober 2024, posisi pucuk pimpinan KBS dibiarkan kosong hingga akhir 2025.

Proses seleksi yang idealnya rampung dalam hitungan bulan justru berlarut hingga tiga gelombang.

Gelombang pertama berlangsung Februari–Mei 2025, disusul gelombang kedua Juli–Agustus 2025, lalu gelombang ketiga dibuka kembali pada 27 Agustus hingga 20 Oktober 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berulang kali menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil seleksi dan memilih membuka pendaftaran ulang demi mencari figur inovatif.

Namun, kebijakan ini justru memunculkan pertanyaan besar: di kota sebesar Surabaya, benarkah tidak ada satu pun figur yang layak memimpin KBS?

Kebuntuan ini bahkan mendorong drh. Liang Kaspe, mantan dokter hewan dan eks pegawai senior KBS yang mengabdi sejak 1981 hingga 2014, mengadu ke Ombudsman Jawa Timur pada Juli 2025.

“Di kota sebesar Surabaya, masa sulit mencari figur yang cakap? Ini kebuntuan sekaligus pemborosan. Seleksi butuh dana, tes tulis, psikotes, dan lainnya. Kalau hasilnya stagnan, sampai kapan KBS vakum kepemimpinan?” ujar drh. Liang Kaspe dengan nada prihatin.

Kecurigaan publik makin menguat ketika tiga nama kandidat yang sebelumnya ditolak Wali Kota justru kembali muncul di seleksi berikutnya. Hingga akhir 2025, KBS tetap tanpa direktur utama definitif.

Dari Untung Miliaran ke Rugi Ratusan Juta

Data keuangan menunjukkan dampak nyata dari krisis kepemimpinan. Pada 2023, KBS masih membukukan laba sebelum pajak Rp 5,8 miliar dan menyetor dividen Rp 3 miliar ke kas daerah.

Namun di 2024, saat KBS tanpa direktur utama, kondisi berbalik drastis: rugi Rp 602 juta.

Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya 2025, Imam Syafi’i, menyoroti kejanggalan serius. Pendapatan hanya turun tipis dari Rp 50,8 miliar menjadi Rp 50,6 miliar, tetapi beban operasional melonjak tajam dari Rp 44,9 miliar menjadi Rp 50,6 miliar.

“Ini tanda-tanda tidak sehat. Beban operasional naik drastis padahal pemasukan hampir sama. Ada kejanggalan yang perlu diusut lebih jauh,” tegas Imam Syafi’i (9/4/2025).

Penurunan juga terlihat pada jumlah pengunjung. Sepanjang 2024, KBS hanya dikunjungi 1.994.909 orang, turun hampir 200 ribu dari 2023 yang mencapai 2.198.875 pengunjung. Penurunan ini ironis di tengah meningkatnya mobilitas liburan nasional.

Salah satu faktor utama merosotnya daya tarik KBS adalah dihentikannya program Surabaya Night Zoo sejak Ramadan 2024 dan tak pernah dihidupkan kembali.

“Sayang sekali Night Zoo sudah tidak diberlakukan sejak puasa kemarin. Padahal itu bisa menjadi nilai tambah dan menarik lebih banyak pengunjung, terutama saat liburan,” ujar Imam Syafi’i.

Klaim “Tak Ada Kendala”, Data Bicara Lain

Menjelang Nataru 2025, Direktur Keuangan dan SDM KBS Sahroni menyampaikan optimisme. Ia menyebut berbagai koordinasi telah dilakukan demi kelancaran operasional.

“Terkait adanya pembangunan dan pengolahan kawasan, alhamdulillah kami masih bisa menyesuaikan ritme operasional. Dengan kondisi yang ada, kami maksimalkan potensi yang tersedia sehingga operasional tetap berjalan tanpa kendala berarti. Kendala tentu ada, tetapi kami berupaya agar semuanya bisa teratasi dengan baik,” ujar Sahroni (23/12/2025).

Namun, pernyataan ini sulit sejalan dengan fakta kerugian ratusan juta, penurunan pengunjung, dan kekosongan pucuk pimpinan hampir setahun. Jika benar “tidak ada kendala berarti”, mengapa kinerja justru merosot?

Untuk Nataru 2025, KBS menargetkan 200 ribu pengunjung dalam sembilan hari, naik tipis dari tahun sebelumnya. Beragam atraksi baru disiapkan, mulai feeding satwa hingga hiburan tradisional.

Kerja Sama Jepang: Ambisi Besar, Realisasi Kabur

Rencana kerja sama tukar-menukar satwa dengan Kebun Binatang Aizu, Jepang, menjadi salah satu proyek ambisius manajemen.

“Dalam waktu dekat, kami juga berencana melakukan kerja sama tukar-menukar satwa dengan Kebun Binatang Aizu, Jepang. Kerja sama ini sudah disepakati, tinggal menunggu izin dari Presiden. Jika izin sudah terbit, realisasi bisa segera dilakukan,” ujar Sahroni.

Namun absennya direktur utama membuat rencana ini rawan mandek. Kerja sama internasional membutuhkan pemimpin definitif untuk mengambil keputusan strategis, menjamin kesejahteraan satwa, dan bertanggung jawab penuh atas risiko yang muncul.

Kenaikan Tiket, Solusi Instan yang Dipersoalkan

Untuk menutup kerugian, manajemen berencana menaikkan tarif tiket hingga 67 persen pada akhir pekan. Sahroni menyebut kajian kelayakan telah dilakukan.

“Mengenai rencana kenaikan harga tiket, kami sudah melakukan feasibility study. Hasilnya nanti akan kami rumuskan bersama Pemerintah Kota Surabaya,” terang Sahroni.

Kritik Keras DPRD Surabaya

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai kenaikan tiket bukan jawaban atas lemahnya pengelolaan.

“Delapan bulan KBS tetap berjalan lancar tanpa direktur utama… Secara hitungan, KBS seharusnya bisa untung Rp 600 juta setahun. Kalau pengelolaannya benar, tidak perlu naikkan harga tiket,” tegasnya (20/7/2025).

DPRD: KBS Jalan di Tempat, Bukan Penopang PAD

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut sektor pariwisata Surabaya berjalan tanpa terobosan berarti.

“Ini bukan soal teknis, tapi soal keberanian mengambil keputusan. Ketiadaan kepemimpinan membuat KBS hanya berjalan rutinitas, tanpa inovasi” tegas Cak Yebe (17/12/2025).

Ia mengingatkan, di tengah tekanan fiskal dan turunnya dana pusat, KBS seharusnya menjadi penopang PAD, bukan justru membebani APBD.

Data internal bahkan menunjukkan sekitar 60 persen dari 200 pegawai KBS merupakan tenaga non-produktif, ikut membengkakkan beban operasional tanpa peningkatan layanan.

Tanpa kepemimpinan yang tegas dan pembenahan menyeluruh, Kebun Binatang Surabaya terancam terus terjebak dalam lingkaran stagnasi—ikon wisata berusia seabad lebih, namun kehilangan arah di tengah zaman yang menuntut inovasi. (sms)