DIAGRAMKOTA.COM — Klaim belanja wajib (mandatory spending) pendidikan Pemkot Surabaya mencapai lebih dari 22 persen APBD menuai kritik tajam Komisi D DPRD Surabaya. Pasalnya, anggaran yang dikelola langsung Dinas Pendidikan (Dispendik) hanya Rp2,063 triliun atau sekitar 16,34 persen dari total belanja daerah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menilai besarnya persentase tersebut terbentuk dari penggabungan berbagai anggaran lintas organisasi perangkat daerah (OPD), yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan.
Salah satu yang disorot adalah anggaran 31 kecamatan senilai Rp317 miliar yang mencakup bantuan modal usaha Rp5 juta bagi Gen Z dan insentif Kader Surabaya Hebat (KSH). Anggaran pelatihan petani, sosialisasi perizinan, hingga edukasi kebencanaan di sejumlah dinas juga dimasukkan dalam fungsi pendidikan.
“Secara aturan tidak salah, tetapi mengapa tidak memilih pos yang langsung menyentuh kepentingan mendasar pendidikan?” kritik Imam.
Ia menilai penghitungan tersebut ironis di tengah persoalan sekolah rusak, siswa kesulitan membaca, ijazah tertahan akibat tunggakan, hingga keterbatasan seragam bagi keluarga kurang mampu.
Bahkan, SMPN 1 Surabaya yang merupakan bangunan cagar budaya dilaporkan mengalami kerusakan plafon dan bangunan akibat rayap, sementara perbaikannya belum masuk rencana kerja.
Persoalan lainnya adalah kekurangan sedikitnya 1.800 guru. Rekrutmen 600 guru magang dengan honor Rp2,5 juta dinilai belum mampu menutup kebutuhan tenaga pendidik di Kota Pahlawan.
Komisi D juga memperingatkan rendahnya serapan anggaran fungsi pendidikan pada OPD non-teknis. Meski serapan Dispendik mencapai lebih dari 90 persen, realisasi lintas dinas dikhawatirkan membuat belanja pendidikan faktual tidak mencapai 20 persen.
“Jangan sampai ini hanya menjadi angka propaganda di atas kertas, sementara anak-anak kita belajar di toilet yang rusak dan bangku yang tak layak,” tegas Imam.
Dalam pembahasan anggaran 2027, Komisi D menyetujui tambahan Rp31 miliar untuk Dispendik, terutama bagi Bopda, perbaikan toilet dan bangku sekolah, serta penguatan insentif guru.
DPRD mendesak Bappedalitbang dan BPKAD merestrukturisasi belanja fungsi pendidikan agar anggaran lebih diarahkan pada kebutuhan riil sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan tenaga pendidik. (dk/adv)
