Ringkasan Berita:
- Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, mengingatkan seluruh SD dan SMP negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa, termasuk kewajiban membeli Lembar Kerja Siswa (LKS).
- Pernyataan pada Rabu (18/11/2026) ini sejalan dengan imbauan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta didukung skema pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).
- Cak Ghoni mendesak dinas terkait menjatuhkan sanksi tegas apabila praktik pungutan liar masih ditemukan, sembari menyoroti penyesuaian penambahan anggaran pendidikan hingga 22 persen demi meningkatkan kualitas guru dan fasilitas sekolah.
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, memperingatkan seluruh sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik. Penegasan ini disampaikan menyusul imbauan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang melarang seluruh SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan menarik pungutan dari siswa, termasuk mewajibkan pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Ghoni tersebut, institusi pendidikan tidak semestinya dikelola dengan orientasi mengejar keuntungan semata (profit oriented), melainkan harus berfokus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan zaman.
Penegasan Larangan Pungli dan Optimalisasi Dana BOS serta BOPDA
Dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026), Cak Ghoni mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan Surabaya agar menjaga marwah layanan pendidikan publik yang inklusif dan bebas biaya.
“Kami selaku DPRD kota mengingatkan kepada seluruh pemangku wilayah yang bergerak di dunia pendidikan. Kami berharap dunia pendidikan tidak berorientasi pada profit oriented. Tapi pendidikan memiliki adil bagaimana menyiapkan generasi muda ini siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.
Ia menuturkan, Pemkot Surabaya selama ini telah menggulirkan berbagai kebijakan untuk menjamin akses pendidikan gratis demi mewujudkan pemerataan mutu pendidikan, baik bagi warga di wilayah pinggiran maupun pusat kota. Pendidikan juga dipandang sebagai instrumen krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan sehingga praktik pungutan yang membebani wali murid tidak boleh ditoleransi.
Politisi muda asal PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa kebutuhan operasional sekolah sejatinya telah ditopang oleh anggaran pemerintah melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait bertindak tegas jika masih ada pihak sekolah yang nekat melakukan pungutan liar (pungli).
“Nah, jika seperti itu yang terjadi (pungli), maka saya berharap ada tindakan sanksi dari dinas terkait. Kami melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) itu kan sudah teratasi sedemikian rupa,” tegasnya.
Penyesuaian Tambahan Anggaran Pendidikan 22 Persen untuk Peningkatan Mutu
Menanggapi kecukupan alokasi anggaran sektor pendidikan yang tercatat mengalami penambahan hingga 22 persen, Cak Ghoni menjelaskan bahwa realisasi pemenuhannya tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pemkot Surabaya.
Meski demikian, ia mengakui penguatan anggaran masih sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kualitas pendidikan secara menyeluruh, khususnya pada aspek kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas belajar, serta kelayakan sarana dan prasarana sekolah.
Abdul Ghoni: Referensi Kualitas Pendidikan Global dan Semangat Kolektif Surabaya
Cak Ghoni mencontohkan standar kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan rujukan pembenahan bagi Kota Surabaya. Namun, ia optimistis keterbatasan sarana tidak akan menyurutkan lahirnya generasi unggul apabila seluruh elemen kota memiliki tekad yang kuat.
“Kita juga pernah melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa dengan keterbatasannya, tapi semangat dan tekad itu dibangun sedemikian rupa dari semua elemen yang ada di kota Surabaya ini. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya.




















