DIAGRAMKOTA.COM – Pada hari Rabu (8/7/2026), suasana di depan Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, berubah menjadi tempat berkumpulnya ratusan massa yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keluhan terkait penghentian sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Massa yang hadir merupakan para pemilik dapur mandiri yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-Gemas) Kota Surabaya. Mereka menuntut agar program MBG tetap berjalan tanpa henti dan menginginkan pencabutan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12/2026 yang dikeluarkan pada 17 Juni 2026 silam.
Ketua DPD HMD-Gemas Kota Surabaya, Bagiyon, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak besar terhadap ekosistem usaha mereka. “Kami sangat mendukung program MBG ini. Namun, penghentian sementara selama masa libur sekolah membuat kami kelimpungan,” ujar Bagiyon saat dihubungi SURYA.co.id pada Selasa (7/7/2026) sore.
Dampak dari penghentian operasional SPPG selama masa libur sekolah mencakup:
- Mandeknya aktivitas ekonomi: Sekitar 133 SPPG di Surabaya terdampak langsung akibat penghentian distribusi makanan.
- Kehilangan pendapatan: Ribuan pekerja dan relawan yang bergantung pada program ini kini menganggur.
- Masalah rantai pasok: Pemasok bahan baku lokal kehilangan pasar besar karena tidak ada permintaan.
Selain itu, penyetopan dana insentif harian sebesar Rp6 juta per hari juga menjadi pemicu utama protes. Biaya operasional tetap seperti sewa tempat dan upah pekerja tetap harus dibayarkan meskipun aktivitas berhenti.
Lima tuntutan utama dari aksi damai ini adalah:
- Pencabutan SE BGN No. 12/2026: Mendesak pemerintah membatalkan aturan yang menghentikan insentif dan operasional SPPG selama liburan.
- Keberlanjutan program: Meminta jaminan agar program MBG tetap berjalan tanpa jeda.
- Transparansi tata kelola: Menuntut kejelasan dan keterbukaan dalam pembagian kuota dan pengelolaan anggaran.
- Payung hukum yang pasti: Menginginkan regulasi konkret yang melindungi hak mitra swasta.
- Optimalisasi potensi lokal: Memastikan pelaku usaha mikro dan lokal tetap dilibatkan sebagai aktor utama di daerah masing-masing.
Aksi yang diproyeksikan diikuti oleh ratusan relawan dari berbagai yayasan dan SPPG se-Surabaya ini berkomitmen untuk menjaga kondusivitas kota. Pihak penyelenggara mengimbau peserta aksi membawa bekal makanan dan minuman sendiri selama menyampaikan aspirasinya.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh para peserta aksi:
- Kebijakan baru yang dikeluarkan BGN dinilai tidak realistis dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi mitra SPPG.
- Perlu adanya solusi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan program serta kesejahteraan para pelaku usaha.
- Tuntutan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pembagian kuota makanan.
Para peserta aksi menegaskan bahwa mereka ingin program MBG tetap berjalan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Dalam keterangannya, Bagiyon menekankan bahwa langkah yang diambil ini bukanlah tindakan konfrontatif, tetapi upaya untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan profesional. Ia berharap pemerintah dapat merespons dengan cepat dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak terkait.***
