DPRD Surabaya mengatakan pendidikan bagi tukang parkir akan selesaikan hambatan parkir tanpa uang tunai

DIAGRAMKOTA.COM – Penerapan sistem parkir nontunai di Kota Surabaya menjadi salah satu inisiatif penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Namun, kebijakan ini tidak hanya sekadar tentang teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan perilaku masyarakat, terutama para juru parkir (jukir) yang selama ini menjadi bagian dari sistem yang ada.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menekankan bahwa edukasi dan komunikasi persuasif menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul akibat penerapan aturan baru tersebut. Menurutnya, meskipun ada tantangan, langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap dapat membantu masyarakat memahami dan menerima sistem parkir nontunai dengan lebih baik.

“Masalah ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pembiasaan. Kita harus memberikan pemahaman kepada jukir agar mereka bisa bekerja sesuai aturan,” ujar Eri Irawan. Ia menambahkan bahwa dalam upaya mensukseskan program ini, tim gabungan akan melakukan patroli di berbagai rayon untuk memastikan bahwa proses penerapan berjalan lancar.

Penambahan Anggaran untuk Sistem Pengawasan

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Surabaya adalah menyetujui penambahan anggaran untuk pemasangan 750 CCTV di ratusan titik parkir tepi jalan umum (TJU). Surabaya memiliki sekitar 1.500 titik parkir TJU, dan sebanyak 750 di antaranya akan dipasang kamera pengawas sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan mencegah tindakan tidak wajar.

“Anggaran sudah kami setujui. Dengan adanya CCTV, kita bisa memantau aktivitas di area parkir secara real-time dan memastikan bahwa semua berjalan sesuai aturan,” jelas Eri. Ia menilai bahwa penggunaan teknologi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir nontunai dan mengurangi risiko korupsi atau kecurangan yang sering terjadi sebelumnya.

Manfaat Utama dari Sistem Parkir Nontunai

Eri Irawan menyebut dua manfaat utama dari penerapan sistem parkir nontunai. Pertama, Pemkot ingin memberikan pelayanan terbaik kepada warga, terutama dalam hal layanan parkir yang selama ini sering menimbulkan masalah seperti jukir liar dan kesulitan dalam pengelolaan uang.

Kedua, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga kestabilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memastikan bahwa semua transaksi parkir dicatat secara digital dan tidak ada kebocoran pendapatan. “Ini menjadi landasan utama bagi DPRD Surabaya untuk mendukung penerapan parkir nontunai,” tambahnya.

Tantangan dan Solusi yang Diambil

Meski ada tantangan, Eri Irawan percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dan pelaku usaha akan mampu beradaptasi dengan sistem baru ini. Ia menekankan bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam proses adaptasi.

“Kita harus terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dari sistem parkir nontunai. Dengan begitu, keberlanjutan dan keberhasilan program ini bisa tercapai,” ujarnya.

Penerapan sistem parkir nontunai di Surabaya merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi pengelolaan parkir. Meski ada tantangan, dengan pendekatan yang tepat, termasuk edukasi dan penggunaan teknologi, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan parkir yang lebih aman, efisien, dan adil bagi semua pihak.***