Anggota Komisi C DPRD Jatim Turun ke Klampis, Bahas PAD hingga Peluang UMKM
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Keterangan foto: Anggota Komisi C DPRD Jatim Hj. Lilik menyerap aspirasi warga Klampis Ngasem.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Lilik Hendarwati, menyambangi warga Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya Timur, dalam agenda Reses ke-V Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada 23 November 2025 ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi sekaligus berdialog mengenai isu-isu strategis di bidang pendapatan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua RW 04 Eko Buwono, Ketua RT 05 Muhammad Abidin Sholeh, para tokoh masyarakat, serta kelompok ibu-ibu KSH. Suasana guyub terasa sejak awal acara, mengingat lokasi reses berada dekat dengan kediaman Hj. Lilik sehingga interaksi berlangsung lebih akrab.
Sebagai anggota Komisi C yang membidangi pendapatan daerah (PAD), keuangan, serta perekonomian daerah, Hj. Lilik menyoroti dinamika pertumbuhan pesat di Surabaya Timur. Ia menilai kawasan seperti Jalan Merr kini berkembang menjadi pusat ekonomi baru yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah provinsi, terutama terkait keseimbangan infrastruktur dan potensi PAD.
“Pertumbuhan kawasan di Surabaya Timur sangat cepat. Ini peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus tantangan dalam memastikan pembangunan berjalan merata,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa aspirasi warga merupakan komponen penting dalam penentuan kebijakan fiskal di tingkat provinsi, khususnya dalam penyusunan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi bersama warga, isu pemberdayaan UMKM mengemuka sebagai perhatian utama. Hj. Lilik menegaskan bahwa lebih dari 58% PDRB Jawa Timur disumbang oleh sektor UMKM, sehingga penguatan usaha rakyat harus menjadi prioritas bersama.
“Saat pandemi, UMKM terbukti paling tangguh. Kita harus memastikan mereka terus naik kelas melalui pendampingan dan legalitas usaha yang jelas,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa sejak 2023 hingga 2025, ia telah menggelar puluhan kegiatan fasilitasi pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk pelaku UMKM. Legalitas ini menjadi pintu awal untuk mendapatkan akses permodalan, pelatihan, hingga peluang pemasaran yang lebih luas.
Hj. Lilik juga mendorong adanya kerja bersama antara pemerintah provinsi dan Pemkot Surabaya dalam memperkuat ekosistem UMKM, mengingat Surabaya memiliki APBD besar namun tetap membutuhkan dukungan program dari tingkat provinsi.
Menutup agenda, Hj. Lilik menegaskan bahwa reses bukan agenda seremonial, melainkan instrumen resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah dan usulan. Ia mengajak warga memberikan masukan terkait berbagai isu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga infrastruktur.
“Kami hadir membawa hati dan telinga. Silakan sampaikan kebutuhan panjenengan. Insyaallah akan kami perjuangkan di tingkat provinsi,” pungkasnya.
Kegiatan reses di Klampis ini menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian enam titik reses yang dilakukan Hj. Lilik di Surabaya, dengan harapan seluruh aspirasi yang dihimpun dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga. (Dk/yud)
