Aktivis Laporkan Indikasi Korupsi APBD Surabaya 2025 ke Kejati Jatim
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kam, 25 Sep 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 kembali menuai sorotan. Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur resmi melaporkan dugaan praktik korupsi, mark-up, dan pemborosan anggaran ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur serta Polda Jatim, Kamis (25/9/2025).
Aksi pelaporan indikasi korupsi APBD Surabaya itu disertai demonstrasi di depan kantor Pemkot Surabaya. Koordinator Wilayah SPM-MP Jatim, A. Sholeh, menyebut temuan mereka berdasarkan investigasi lapangan dan kajian atas dokumen RKA-SKPD 2025.
“Dalam APBD Surabaya 2025 terdapat banyak pos belanja yang tidak wajar dan berpotensi merugikan keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah,” tegas Sholeh dalam siaran persnya.
Pos Anggaran Diduga Janggal
SPM-MP mengurai beberapa titik rawan yang mereka nilai bermasalah, di antaranya:
- Belanja perjalanan dinas luar negeri
Anggaran mencapai Rp8,63 miliar, termasuk tiket kelas bisnis dan uang harian di atas standar nasional Kemenkeu. Contoh, di Denmark tercatat Rp11,7 juta per hari dibanding standar Rp9,5 juta, sementara di Finlandia lebih tinggi Rp3 juta. - Jamuan tamu dan konsumsi lapangan
Dana Rp6,32 miliar dialokasikan untuk 28.492 orang, padahal pejabat eselon II di Surabaya hanya sekitar 30 orang. Belanja konsumsi lapangan Rp15,31 miliar untuk 557 ribu paket, jauh melampaui jumlah ASN Surabaya yang hanya 10.877 orang. - Sewa peralatan
Penyewaan kipas angin 5.000 unit menelan Rp1,33 miliar. Ribuan sound system, panggung, hingga tenda juga tercatat dengan total luas setara belasan lapangan sepak bola. - Pengelolaan utang daerah
Utang Surabaya disebut mencapai Rp513,86 miliar dengan bunga 13,7 persen, lebih tinggi dari bunga pinjaman BUMN SMI yang hanya 6,5–7 persen. Ironisnya, belanja modal justru turun sementara belanja barang dan jasa melonjak.
Indikasi Korupsi APBD Surabaya: Desak Turunkan Wali Kota
Sholeh menilai praktik tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat Surabaya.
“APBD Surabaya 2025 sarat penyimpangan. Dari plesiran pejabat hingga utang berbunga tinggi, semuanya menunjukkan kebijakan yang merugikan warga. Kami menuntut aparat hukum bertindak tegas dan Wali Kota Eri Cahyadi mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Tuntutan kepada Aparat dan Pemkot
SPM-MP mendorong tiga langkah:
- Kejati Jatim segera membuka penyelidikan menyeluruh.
- Polda Jatim menindaklanjuti dugaan penyimpangan.
- Pemkot Surabaya memberi klarifikasi terbuka kepada publik.
Bagi SPM-MP, transparansi pengelolaan APBD menjadi harga mati agar uang rakyat tidak disalahgunakan. [@]
