Kinerja OPD yang Perlu Ditingkatkan untuk Meningkatkan PAD
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti defisit anggaran yang terus menghantui keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal telah melakukan berbagai langkah agresif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) masih belum sejalan dengan upaya tersebut.
Yozi menyatakan bahwa Gubernur Lampung telah memperkenalkan beberapa program strategis, seperti pemutihan pajak yang memberi keringanan bagi masyarakat sambil meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga aktif dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investasi dan mendorong alih fungsi lahan singkong ke jagung, yang dinilai lebih produktif dan bernilai tinggi di pasar.
Pemprov Lampung juga berupaya mempercepat akses perizinan investasi dan memaksimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, Yozi menilai bahwa inisiatif-inisiatif ini belum diimbangi oleh kinerja optimal dari OPD yang seharusnya menjadi pelaksana utama kebijakan.
Evaluasi OPD untuk Meningkatkan PAD
Yozi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD. Ia menilai bahwa di tengah keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung, misalnya pada sektor pertambangan yang hanya mengelola galian non-mineral, diperlukan inovasi dan akselerasi maksimal.
Potensi tambang non-mineral di Lampung dinilai sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya pengawasan dan maraknya praktik tambang ilegal. Yozi menyarankan agar pemerintah dapat merangkul para pelaku tambang ilegal dengan memberikan kemudahan perizinan dan mengarahkannya menjadi sumber PAD yang sah.
Peran Komisi III DPRD dalam Pengawasan
Komisi III DPRD Lampung tidak akan tinggal diam dalam mengawasi sektor-sektor strategis yang berpotensi mendongkrak PAD. Yozi menegaskan bahwa fokus pengawasan akan diperketat, terutama pada kinerja BUMD yang selama ini dinilai belum optimal.
Selain itu, Yozi juga menyoroti peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai bahwa media memiliki kekuatan untuk mengawal, mengkritisi, dan memastikan publik mengetahui capaian yang sudah dicapai pemerintah daerah.
Transparansi sebagai Fondasi Birokrasi
Transparansi, menurut Yozi, harus menjadi roh birokrasi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau sejauh mana target peningkatan PAD tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yozi menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa Lampung mampu keluar dari tekanan defisit anggaran jika seluruh elemen birokrasi bekerja seirama dengan visi Gubernur. Ia yakin bahwa jika OPD bersatu, bersinergi, dan berani melakukan terobosan, maka target PAD bukan hanya tercapai, tetapi bahkan bisa melampaui ekspektasi.
