Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » Banggar dan Pemerintah Sepakat Tambah 3 Indikator Kesejahteraan di APBN 2026

Banggar dan Pemerintah Sepakat Tambah 3 Indikator Kesejahteraan di APBN 2026

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Penambahan Indikator Kesejahteraan dalam RAPBN 2026

DIAGRAMKOTA.COM – Dalam rangka meningkatkan pengukuran dampak pembangunan terhadap kualitas hidup masyarakat, Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menyetujui penambahan tiga indikator kesejahteraan baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki instrumen pengukuran yang digunakan dalam mengukur kemajuan bangsa.

Ketua Banggar, Said Abdullah, menjelaskan bahwa ketiga indikator tersebut dirancang untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berikut adalah rincian dari ketiga indikator tersebut:

  • Indeks Kesejahteraan Petani
    Indikator ini merupakan penyempurnaan dari dua indikator sebelumnya, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dengan adanya indeks kesejahteraan petani, pemerintah dapat lebih akurat menilai kesejahteraan para petani dan nelayan, yang menjadi bagian penting dari struktur ekonomi nasional.

  • Penciptaan Lapangan Kerja Formal
    Indikator ini bertujuan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan berkualitas. Dengan fokus pada lapangan kerja formal, pemerintah berupaya meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

  • Gross National Income (GNI) Per Kapita
    Sebagai indikator pendapatan rata-rata warga negara, GNI per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator ini menjadi salah satu parameter utama dalam mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup penduduk.

Indikator Pembangunan yang Disepakati dalam APBN 2026

Selain tiga indikator baru tersebut, terdapat beberapa indikator lain yang juga disepakati oleh Banggar DPR dan pemerintah dalam APBN 2026. Berikut adalah beberapa di antaranya:

  • Tingkat Pengangguran Terbuka: Diestimasi berada di kisaran 4,44–4,96%.
  • Tingkat Kemiskinan: Diperkirakan mencapai 6,5–7,5%.
  • Tingkat Kemiskinan Ekstrem: Diharapkan tidak melebihi 0–0,5%.
  • Indeks Gini: Ditetapkan dalam rentang 0,377–0,380.
  • Indeks Modal Manusia: Diangka 0,57.
  • Indeks Kesejahteraan Petani: Diperkirakan sebesar 0,7731.
  • Penciptaan Lapangan Kerja Formal: Targetnya mencapai 37,95%.
  • GNI Per Kapita: Diestimasi sebesar US$ 5.520.
  • Penurunan Intensitas Emisi GRK: Diharapkan turun hingga 37,14%.
  • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: Diangka 76,67.

Tujuan dan Makna Penambahan Indikator

Penambahan indikator kesejahteraan dalam APBN 2026 bukan hanya sekadar penambahan data, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berdampak positif pada masyarakat. Dengan menggunakan indikator yang lebih komprehensif, pemerintah dapat lebih mudah mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.

Selain itu, indikator-indikator ini juga menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, dengan adanya indeks kesejahteraan petani, pemerintah bisa lebih fokus pada kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang diambil tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPW Jatim PBB Bulan Sabit Merah Dua Bulan Bantu Korban Erosi dan Banjir Bandang di Aceh

    DPW Jatim PBB Bulan Sabit Merah Dua Bulan Bantu Korban Erosi dan Banjir Bandang di Aceh

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 197
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur Partai Bulan Bintang (PBB) melalui Bulan Sabit Merah PBB terus menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan. Sejak terjadinya erosi dan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, relawan Ketua Bulan Sabit Merah PBB DPW Jawa Timur Agung Hermanto telah diterjunkan dan hingga kini telah mengemban misi sosial […]

  • Warga Tahan Jual Aset

    Perubahan Struktur Pemerintahan dan Dampaknya pada Masyarakat Mojokerto, Warga Tahan Jual Aset

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 174
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto telah menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat setempat. Rencana ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap harga tanah di kawasan baru yang akan dijadikan pusat pemerintahan. Sebagai respons, banyak warga memilih untuk menahan penjualan aset mereka, baik berupa lahan pertanian maupun tanah siap pakai. Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Pemindahan […]

  • Peran Aktif dan Tanggap Kadus Gedung Dalom Bangun Lingkungan Agar Warganya Nyaman Dalam Beraktifitas

    Peran Aktif dan Tanggap Kadus Gedung Dalom Bangun Lingkungan Agar Warganya Nyaman Dalam Beraktifitas

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 305
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM –  Kadus Gedung Dalom, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, David Abraham adakan pengecoran jalan, GG H Yusuf 1 bersama warga setempat, yang mana dana untuk pengecoran tersebut bersumber dari bantuan yayasan baitul jannah islamic school,pungkasnya. Harapan beliau kedepanya banyak donatur donatur yang perduli terhadap jalan tersebut.rencana nya beliau mau menemui beberapa […]

  • Penggunaan SAL untuk Menjaga Kestabilan APBN 2025 Rp 85,6 Triliun, Kemenkeu Jamin Defisit Tidak Tambah Utang Baru

    Penggunaan SAL untuk Menjaga Kestabilan APBN 2025 Rp 85,6 Triliun, Kemenkeu Jamin Defisit Tidak Tambah Utang Baru

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 209
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memastikan kestabilan anggaran negara pada tahun 2025. Dalam rangka menutupi defisit APBN, pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. Langkah ini dilakukan untuk mencegah peningkatan utang baru yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa defisit […]

  • Pemerintah Terapkan Skema PPPK Paruh Waktu Mulai 2025, Solusi Bagi Honorer yang Belum Jadi ASN

    Pemerintah Terapkan Skema PPPK Paruh Waktu Mulai 2025, Solusi Bagi Honorer yang Belum Jadi ASN

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Pengenalan PPPK Paruh Waktu sebagai Solusi bagi Tenaga Honorer DIAGRAMKOTA.COM – Mulai tahun 2025, pemerintah akan menerapkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Skema ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utamanya adalah memberikan solusi legal dan manusiawi agar tenaga non-ASN […]

  • Rahayu Saraswati anggota DPR RI fraksi partai Gerindra

    Komisi VII DPR RI Dorong Sepatu Lokal Tembus Pasar Nasional

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle Adis
    • visibility 471
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Komisi VII DPR RI lakukan kunjungan kerja reses di Balai Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Komisi VII dalam menyerap aspirasi pelaku industri, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara langsung dari lapangan. Kunjungan dipimpin oleh Rahayu Saraswati […]

expand_less